Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
GUBERNUR Maluku Utara Abdul Gani Kasuba memimpin rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku Utara. Hal ini guna menindaklanjuti instruksi Presiden RI tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang lebih ketat di daerah dan surat Kepala BNPB selaku ketua Gugus Tugas Nasional No: B-4/KA SATGAS/PD.01.02/1/2021 tgl 6 Januari 2021 perihal keberlanjutan satgas penanganan covid-19 di daerah.
Rapat tersebut dihadiri Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Eko Para Setyo Siswanto, Danrem 152 Baabullah yang diwakili Kolonel Inf Wawan Subarjo, Sekprov Malut Syamsudin A. Kadir, Karo Ops Polda Malut Kombes Pol Juwari, Pasilat Rem 152 Baabullah Mayor Inf Anton Santoni, Kepala BPBD Provinsi Malut Yunus Badar serta Pimp. OPD Provinsi Malut.
Gubernur Maluku Utara mengajak para kepala daerah dan Satgas Covid-19 baik tingkat provinsi hingga kabupaten kota untuk melaksanakan instruksi Presiden RI.
"Saya mengajak kepada seluruh kepala daerah dan Satgas Covid-19 di 10 kabupaten Kota di Maluku Utara untuk melaksanakan instruksi presiden yakni memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 11 Januari," ujar Gubernur, Jumat (8/1).
Baca juga: Sudah Teken Pergub PPKM, Anies akan Berikan Penjelasannya
Gubernur menambahkan terkait dengan vaksin perlu adanya keputusan dari BPOM dan MUI terkait kehalalan sehingga dapat menjawab kekhawatiran masyarakat.
Gubernur meminta kepada masyarakat untuk tetap menerapkan anjuran pemerintah yakni menjaga 3 M mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak.
Sementara itu, Kasrem 152 Baabullah Kolonel Inf Wawan Subarjo dan Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Eko Para Setyo Siswanto juga meminta kepada masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan demi memutus mata rantai peyebaran wabah covid-19.
Selain mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan, Kasrem dan Wakapolda juga meminta masing-masing satgas agar tetap berperan aktif dalam mencegah peyebaran wabah covid-19 kepada masyarakat.
Kasus positif covid-19 di Maluku Utara hingga tanggal 8 Januari sudah mencapai 2.875 kasus, sembuh 2.400 jiwa, meninggal 91 jiwa dan kasus aktif sebanyak 383.(OL-5)
KPK menggeledah sejumlah kantor milik swasta di sekitar Jakarta dan Tangerang Selatan, Banten. Penggeledahan terkait kasus pencucian uang tersangka mantan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba
KPK menyebut tersangka dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba bisa bertambah.
KPK mengaitkan bisnis milik mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba dengan dugaan pencucian uang yang sedang diusut.
Kali Kobe yang berada di Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara meluap. Fenomena itu memicu banjir di Desa Lilief Waibulan, pada Minggu (21/7).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Muhaimin Syarif, mantan Ketua DPD Gerindra Maluku Utara, Rabu (17/7).
KPK menangkap mantan Ketua DPD Gerindra Maluku Utara (Malut) Muhaimin Syarif pada Selasa (16/7) malam WIB.
Sebuah studi menunjukan selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan rawat unap untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun karena gangguan makan.
Dari pemilihan Donald Trump hingga Pandemi global Covid-19, berikut adalah beberapa prediksi kartun The Simpson yang sudah lama tayang dan jadi ada di dunia nyata.
TINGGINYA nilai jatuh tempo utang di 2025 disebabkan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk memenuhi kebutuhan yang menggelembung saat Indonesia dilanda pandemi covid-19
SAYA mengikuti Global Health Security Conference (Konferensi Ketahanan Kesehatan Global) di Sydney, Australia, 18 sampai 21 Juni 2024
Jika terjadi pandemi terjadi atau wabah besar di suatu negara maka pemerintah negara tersebut harus menyerahkan patogen yang menjadi penyebab pandemi ke WHO.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved