Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Pengawas Pemilihan Umun (Bawaslu), Provinsi Maluku Utara mengakui selama masa kampanye Pilkada serentak calon bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota di delapan Kabupaten Kota, di wilayah Provinsi Maluku Utara menemukan banyak pelanggaran berupa kerumunan massa atau pelanggaran protokol kesehatan.
Ketua Bawaslu Maluku Utara, Muksin Amrin mengatakan pelanggaran protokol kesehatan covid-19 terjadi di seluruh daerah pelaksana pilkada. Dari hasil temuan itu, Bawaslu Maluku Utara telah memberikan sanksi bagi pelanggar baik sanksi tertulis maupun sanksi teguran.
"Kewenangan Bawaslu hanya memberikan sanksi tertulis dan teguran dan sudah kami lakukan. Kalau tidak mengindahkan kami teruskan ke pihak kepolisian untuk diproses dan itu juga sudah kami lakukan," kata Muksin, Senin (7/12).
baca juga: Satgas Covid-19 Palangka Raya Bubarkan Pesta Langgar Prokes
Sementara itu Polda Maluku akan menidak paslon maupun masyarakat yang terbukti melanggar protokol kesehatan. Kabid Humas Polda Maluku Utara, AKBP Adip Rojikan mengatakan saat ini Polres Kabupaten Kepulauan Sula masih melakukan penyidikan kasus pelanggaran protokol kesehatan pada acara ibadah Natal dengan menghadirkan artis dangdut di Desa Minton, Kecamatan Taliabu Utara, Jumat (4/12).
"Saat ini Polres Kepulauan Sula sedang melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pihak penyelenggara dan penanggung jawab kegiatan," kata Adip Rojikan.
Pihaknya mengimbau kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, agar selalu menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 dan pada setiap tahapan Pilkada Tahun 2020.
"Polri akan menindak dengan tegas apabila ada masyarakat yang tetap melanggar protokol kesehatan dengan membuat kegiatan yang mengakibatkan kerumunan massa," tambahnya. (OL-3)
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
KPU diminta segera tuntaskan temuan Bawaslu soal ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi parpol
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
JUMLAH pelanggan lalulintas selama pelaksanaan Operasi Patuh Candi 2024 di seluruh jajaran Polda Jawa Tengah pada 15-28 Juli 2024 mencapai 125.428 kasus.
Polda Metro Jaya telah menindak 42.657 pelanggar lalu lintas selama 10 hari pelaksanaan Operasi Patuh Jaya 2024
Ditlantas Polda Metro Jaya menyatakan telah menegur ribuan pengendara yang melanggar aturan berlalu lintas dalam Operasi Patuh Jaya 2024 yang baru berlangsung sejak kemarin, Senin (15/7).
Polisi memaksimalkan menindak pelanggaran menggunakan kamera ETLE yang sudah terpasang. Nantinya, surat penilangan akan dikirim ke alamat pengendara sesuai data pelat nomor kendaraannya.
Ada sebanyak 10 juta pengendara yang terpantau melanggar lalu lintas terekam kamera electronic traffic law enforcement (ETLE).
Kelompok Kerja PBB menyatakan mantan Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, telah dipenjara secara sewenang-wenang dan melanggar hukum internasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved