Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menyetujui dan mengetok anggaran bidang kesehatan dalam APBD 2021 sebesar Rp65 miliar atau naik 250 persen dari anggaran kesehatan tahun sebelumnya. Anggaran kesehatan di kabupaten kaya hasil tambang batubara ini sempat menjadi sorotan karena dinilai terlalu kecil dan tidak mampu mengcover layanan kesehatan gratis kepada warga setempat.
Dalam Rapat Paripurna kemarin, DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, menyetujui dan mengetok anggaran bidang kesehatan sebesar Rp65 miliar di APBD Tahun Anggaran 2021. Anggaran bidang kesehatan sebesar Rp65 miliar naik dua setengah kali lipat atau 250 persen dari anggaran tahun sebelumnya. Anggaran kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu sebelumnya menjadi sorotan banyak pihak karena dinilai terlalu kecil dan tidak mampu mengcover kesehatan gratis bagi seluruh warga meski hanya untuk untuk layanan kelas tiga. Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Bumbu saat ini tercatat lebih dari 250 ribu jiwa.
Meningkatnya anggaran bidang kesehatan ini mendapat tanggapan dari mantan Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2018, Mardani H Maming. Dirinya menyampaikan terima kasihkepada para wakil rakyat yang telah menaikkan anggaran kesehatan tahun anggaran 2021.
"Saya atas nama pribadi mengucapkan terimakasih kepada DPRD Tanah Bumbu khususnya kepada Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah memperjuangkan kembalinya anggaran kesehatan gratis dengan syarat cukup dengan E-KTP untuk masyarakat Tanah Bumbu," tegasnya.
Lebih jauh dikatakan Mardani di jaman kepemimpinannya sektor kesehatan menjadi perhatian pemerintah daerah dimana anggaran kesehatan dipatok mencapai Rp60 miliar, sehingga dapat memberikan layanan kesehatan gratis kepada warga. Berdasarkan data, anggaran kesehatan dalam APBD Kabupaten Tanah Bumbu 2019 hanya sekitar Rp 26,6 miliar yang terdiri dari iuran BPJS sebesar Rp10,3 miliar dan Jamkesda/Pendamping JKN sebesar Rp16,3 miliar. Pada APBD 2020, anggaran kesehatan naik sedikit menjadi Rp30 miliar, terdiri dari iuran BPJS sebesar Rp18,2 miliar dan dana Jamkesda/pendampingan sekitar Rp11,7 miliar.
baca juga: Barito Kuala Bagian Pengembangan Food Estate
Bupati Tanah Bumbu, Sudian Noor dalam beberapa kesempatan mengatakan pemerintah daerah tetap berkomitmen terhadap jaminan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Pantauan Media, kesehatan menjadi salah satu isu utama dari tiga paslon yang bertarung dalam Pilkada Kabupaten Tanah Bumbu 2020 ini. Ada tiga paslon yang akan bertarung yaitu paslon 01 Syafruddin-Alpiya (SHM-MAR), paslon 02 Mila Karmila-Zainal Arifin (MK-ZA) dan paslon 03 Zairullah-Rusli (ZR). (OL-3)
Salah satu fungsi yang sangat berguna adalah pelacakan langkah. Penelitian menunjukkan bahwa menetapkan target langkah harian dapat mengurangi risiko penyakit jantung dan kematian dini.
Penerbitan PP Kesehatan ini akan mengancam keberlangsungan hidup 9 juta pedagang di pasar rakyat yang menyebar di seluruh Indonesia
Maka dari itu, kalian perlu menghilangkannya dengan beberapa cara di bawah ini. Cara mengatasinya pun tidak sulit dan bisa dilakukan sendiri.
Biasanya oatmeal ini dikonsumsi saat pagi hari untuk sarapan. Tidak heran oatmeal dikonsumsi sebelum memulai aktivitas, karena dalam kandungannya makanan ini memiliki nutrisi tinggi.
Dokter spesialis penyakit dalam Rudy Kurniawan mengatakan sarapan dengan karbohidrat tetap diperlukan untuk membantu mempersiapkan metabolisme tubuh.
Terlepas dari kemajuan dalam sektor kesehatan, masalah over treatment atau perawatan berlebihan tetap menjadi isu signifikan di Indonesia.
PRESIDEN Joko Widodo mencermati penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota pada saat ini masih sekitar 41%. Karenanya, perlu ditingkatkan.
PERUM Bulog mengaku belum bisa melaksanakan kebijakan penetapan HPP gabah petani yang ditetapkan Bapanas, karena saat ini penyerapan masih berlaku di penggilingan.
UNTUK mengimplementasikan perencanaan dan penganggaran kegiatan Tahun 2023, Ditjen Bina Adwil menggelar Kick-off Meeting Pelaksanaan Anggaran Prioritas tahun ini.
ANGGOTA Komisi C DPRD DIY Widi Sutikno mengingatkan Dana Keistimewaan (Danais) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun anggaran 2023 harus tepat sasaran
Diharapkan pemerintah daerah bisa mempercepat penyerapan anggaran 2022
GUBERNUR Sumatera Utara Edy Rahmayadi meminta kepala daerah kabupaten/kota di provinsinya mengoptimalkan penyerapan anggaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved