Urun Rembug Pilkada di Pematangsiantar, Kunci Menuju Pesta yang Su

BERAGAM upaya dilakukan untuk mengawal pilkada yang sehat, aman dan menghasilkan pemimpin daerah yang baik. Salah satunya dilakukan Pemerintah Kota Pematangsiantar, Sumatra Utara, dengan menggelar kelompok diskusi terbatas, kemarin.

Diskusi yang melibatkan polisi, Kesatuan Bangsa dan Politik, Majelis Ulama Indonsia dan sejumlah ormas itu berusaha melakukan urun rembug terkait pelaksanaan pilkada di kota ini. Diskusi berlangsung di kantor Bappeda Kota Pematangsiantar.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sofie M Saragih menyatakan tujuan diadakannya forum ini ialah untuk memantapkan pemahaman terhadap peraturan-peraturan yang berlaku bagi masyarakat. Diskusi juga berupaya meningkatkan sinergitas ormas dengan Pemko Pematangsiantar dalam rangka pelaksanaan pilkada 2020.

Sementara itu Wakil Wali Kota Togar Sitorus menyampaikan bahwa ormas penting untuk dilibatkan. Pasalnya organisasi yang didirikan atau dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, dan kepentingan. Ormas selalu  berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila.

Sesuai data di Pemko Pematangsiantar, ormas yang sudah pernah terdaftar
sampai saat ini ada lebih 90. Namun yang masih berlaku tanda laporannya ada 46 ormas.

"Tentunya menjadi perhatian kita bersama, organisasi kemasyarakatan
merupakan suatu potensi yang mampu menjadi pemelihara persatuan dan
kesatuan bangsa. Karenanya, diperlukan kerja sama antara pemerintah,
pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dengan organisasi
kemasyarakatan dalam hal politik dan pemerintahan," terangnya.

Menurut Togar, pilkada adalah suatu fenomena yang harus disikapi sebagai sebuah pesta demokrasi. Dengan demikian, setiap warga negara diharapkan bisa turut berpartisipasi dalam pilkada dengan sukacita.

"Ormas  bisa membantu pemerintahan dalam menyukseskan Pilkada. Untuk itu, saya mengajak seluruh ormas untuk mewujudkan pilkada yang
langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. Kita harus selalu mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan sehingga akan terlaksana pemilu yang aman, tertib, dan damai," ajak Togar. (N-3)