Pembangunan Jaringan Internet di Daerah tidak Bisa Diseragamkan

GUBERNUR Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat mengatakan kebijakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk mendukung pemerataan internet di daerah itu harus berbeda antara satu provinsi dengan provinsi lain.

Hal yang sama juga harus berlaku bagi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung pemerataan ekonomi dan konektivitas.

Hal itu karena NTT sebagai daerah kepulauan dengan rentang kendali yang terbatas, memiliki tantangan yang berbeda jika dibandingkan dengan provinsi lain seperti di Pulau Jawa dan Sumatra.

"Pembangunan infrastruktur itu tidak boleh sama seperti di Pulau Jawa, harus lebih tersistem dan terencana dan NTT perlu didahulukan," kata Viktor Laiskodat di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Jumat (6/11).

Baca juga: PUPR akan Bangun Infrastruktur ke Kawasan Food Estate Kalteng

Seperti pembangunan di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste sebagai garda depan NKRI, harus didahulukan dan baik seperti infrastruktur jaringan internet agar masyarakat yang bermukim di sana dapat berkomunikasi dengan baik.

"Dulu sebelum Pak Jokowi menjadi presiden, perbatasan, khususnya antara Timor Leste dan Indonesia, buruk sekali. Tapi, hari ini, kita tahu orang-orang pergi ke sana untuk memotret tempat itu sebagai kebanggaan," ujarnya.

Laiskodat juga mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi dan kementerian yang mendukung penuh pembangunan Labuan Bajo sebagai lokasi wisata super premium.

"Kalau Pak Jokowi tidak jadi presiden, Labuan Bajo tidak akan seperti ini. Karena itu, keberpihakan pemerintah pusat itu sebuah keharusan. dan tidak boleh dibuat sama di seluruh Indonesia," tambahnya.

Begitu juga pembangunan infrastruktur telekominikasi dan jaringan listrik sampai ke pelosok, menurut Laiskodat, perlu ada sinergi antara Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) dan PT PLN kendati tupoksi dua lembaga ini berbeda namun pemerintahan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.

Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi, misalnya Kominfo selesai membangun BTS (base transceiver station), namun tidak ada listrik, telepon tidak berfungsi.

"Dalam kunjungan saya ke desa, saya tanya BTS kok handphone tidak aktif, masyarakat bilang listriknya mati," kata Laiskodat.

Dia mengatakan jika internet di wilayah perkotaan sampai perdesaan sudah baik, operasi pasien bisa berlangsung di puskesmas, sedangkan dokter ahli berada di rumah sakit di kota memberikan petunjuk lewat video yang terhubung dengan jaringan internet.

Keterbatasan internet di NTT mengakibatkan belajar daring di sekolah sejak masa new normal, tidak bisa berjalan di sekolah-sekolah.

Sementara itu, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Anang Latif mengatakan sebanyak 422 desa di NTT yang masih blank spot akan terhubung dengan internet pada 2021.

Dia mengatakan itu saat webinar dengan tajuk Indonesia Moving Forward 'Menjangkau yang Tidak Terjangkau' yang digelar Metro TV, Kamis  (5/11).

Webinar tersebut membahas progres pembangunan teknologi informasi di NTT dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Kami patokannya populasi, di mana penduduk itu ada kantor desa dan aktivitas," ujarnya.

Menurutnya, tidak ada kendala seperti persoalan lahan untuk dijadikan tempat pembangunan BTS karena warga di desa ramai-ramai menawarkan lahan untuk pembangunan BTS tersebut.

Untuk pembangunan jaringan internet sampai perdesaan di Indonesia timur yakni NTT, NTB dan Papua mendapat dukungan penuh dari Presiden Joko Widodo, Bappenas, dan kementerian keuangan.

"Presiden sudah berkomitmen Indonesia sudah harus siap melakukan tranformasi digital secepatnya, ada gap-gap digital atau infratrutktur segera diselesaikan," tandasnya. (OL-1)