Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
WALI Kota Cimahi, Jawa Barat Ajay M Priatna menilai predikat kota yang dipimpinya sebagai daerah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi se-Indonesia, merupakan hal wajar. Menurutnya, walau memiliki luas sangat terbatas, Kota Cimahi memiliki daya tarik yang kuat bagi orang untuk tinggal di wilayah ini.
"Cimahi itu kota nyaman, jadi magnet orang luar untuk tinggal," katanya, Rabu (4/11).
Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2020 yang dilansir dari laman disdukcapil.cimahikota.go.id, total penduduk Kota Cimahi saat ini mencapai 555.966 jiwa yang tersebar di tiga kecamatan dengan luas wilayah sebesar 4.023,73 ha.
Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Cimahi Selatan yang mencapai 160.525 jiwa. Disusul Kecamatan Cimahi Utara 162.018 jiwa dan Kecamatan Cimahi Tengah sebanyak 160.525 jiwa.
Dikatakan Ajay, pihaknya bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Cimahi terus mengupayakan pembatasan jumlah penduduk seperti menggelar operasi yustisi pascalebaran dan menggencarkan program Keluarga Berencana (KB).
"Kita sering kampanyekan KB. Kalau misalnya ada warga pulang kampung, kita imbau jangan bawa saudaranya ke Cimahi," ujar Ajay.
Dirinya tak menampik jika kepadatan jumlah penduduk di Cimahi ini akan berdampak terhadap berbagai sektor. Di antaranya bertambahnya kebutuhan hunian yang tentunya mengancam ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Selain itu, kebutuhan akan lapangan pekerjaan juga dipastikan akan meningkat.
"Seiring bertambahnya jumlah penduduk, kesehatan juga harus ditingkatkan. Kalau untuk hunian, kita coba untuk ke arah vertikal. Memang semakin sempit, tantangannya akan semakin besar," bebernya.
Kepala BPS Kota Cimahi, Siti Sarah mengungkapkan setiap tahunnya memang selalu ada penambahan jumlah penduduk di Cimahi. Meskipun tahun ini melamban akibat pandemi Covid-19 atau virus korona.
"Setiap tahun akan selalu ada kenaikan atau penambahan, meski tahun ini penambahan terjadi secara lamban sebab pengaruh dampak Covid," ungkapnya.
Dia menjelaskan, kepadatan penduduk di Cimahi karena wilayahnya kecil serta menjadi daerah penyangga daerah di sekitarnya. "Kan banyak pekerja di Kota Bandung, sementara tinggalnya di Cimahi. Kemudian potensi industrinya tinggi juga," jelasnya. (R-1)
SEBANYAK 10.001 bendera merah putih dipasang di Museum Gedung Perundingan Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Saat ini kondisi yang dialami para pengusaha tekstil adalah import dari negara luar yang tak terkendali. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah untuk membantu pengusaha dalam negeri.
Musim kamarau yang terjadi pada tahun ini ada peningkatan kasus terutama nyamuk aedes aegypti atau demam berdarah dengue (DBD). Peningkatan kasus, menyebabkan 4 orang meninggal
SAMPAI 2023, total rumah tidak layak huni di Jawa Barat mencapai 45,83%. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dukungan itu menguat karena Ono Surono dinilai sebagai sosok pluralisme, sehingga perubahan bisa terjadi.
DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang telah meninggal dunia dan yang tidak memiliki RT di wilayahnya.
Dukcapil DKI Jakarta tengah menghimpun data NIK warga Jakarta yang masih berdomisili di luar wilayah Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).
Pendatang baru yang akan menjadi warga Jakarta harus mengikuti prosedur dan aturan kependudukan.
DINAS Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta membantah rencana penertiban nomor induk kependudukan (NIK) warga Jakarta minim sosialisasi.
Sebanyak 94 ribu data penduduk DKI Jakarta akan dinonaktifkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta.
Kurang dari satu pekan menjalani hari H pemilihan umum presiden dan legislatif, permintaan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) membeludak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved