Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
AKSI protes terhadap anggota DPD RI Dapil Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna atau AWK masih meluas di Bali. Hari ini, Selasa (3/11), aksi terjadi di dua kabupaten sekaligus.
Pertama digelar di Monumen Perjuangan Kabupaten Klungkung. Aksi ini melibatkan lebih dari 1.000 orang. Mereka berasal dari seluruh Kecamatan Nusa Penida. Mereka yang turun ke jalan dikomandoi para pecalang, Bendesa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama. Permintaannya agar Bupati Klungkung, DPRD Klungkung dan seluruh Muspida terkait agar segera turun tangan menyikapi tuntutan warga.
"Kami meminta bapak bupati dan jajarannya agar turun tangan menyikapi kisruh ini. Sebab kalau tidak, kami dari Nusa Penida akan kembali ke daratan Klungkung dengan massa yang lebih besar lagi," teriak seorang peserta saat orasi di tengah massa.
Tokoh spiritual Sandi Murti I Gusti Ngurah Harta menngatakan, aksi yang dilakukan hari ini memang dilakukan secara serentak. Selain di Klungkung, aksi juga akan digelar di Denpasar. Untuk di Denpasar, aksi akan digelar mulai dari Parkir Timur Lapangan Renon Denpasar dan masa akan bergerak ke Kantor DPD Bali.
"Hari ini ada aksi secara serentak, di beberapa lokasi di Bali. Massa tidak hanya terkonsentrasi di Denpasar tetapi tersebar di beberapa titik. Sekalipun menyebar, namun intinya sama yakni meminta agar AWK mundur dari jabatan sebagai anggota DPD RI Dapil Bali. Sebab yang bersangkutan dalam bertutur, dalam pernyataannya tidak mencerminkan dirinya sebagai senator dan bertentangan dengan etika sebagai orang Bali," ujarnya.
Sebagaimana diberitakan, AWK memberikan beberapa pernyataan yang sangat kontroversial di Bali. Pertama, dalam sosialisasi di sebuah sekolah di
Tabanan, Bali, AWK secara tegas mengatakan, boleh melakukan seks bebas asalkan menggunakan kondom. Pernyataan ini menimbulkan kontroversi dan melahirkan aksi dimana-mana.
Kedua, saat berada di Nusa Penida, AWK melakukan penistaan agama di Pura Ped. Simbol agama Hindu dilecehkan dan menimbulkan protes panjang di kalangan masyarakat Nusa Penida. Ketiga, AWK secara terang benderang mendukung aliran Hare Krisnha (HK). HK sudah dilarang di Bali dan bahkan seluruh desa adat di Bali melarang HK. (OL-13)
Baca Juga: Tokoh Spiritual Bantah Ada Pemukulan kepada Anggota DPD
Peran DPD di parlemen masih tertinggal jauh dibandingkan DPR khususnya pada bidang legislas
Parpol tidak memiliki hak mengintervensi kepemimpinan DPD
PAKAR hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari mengkritik langkah Ketua DPD RI La Nyalla Mataliti. Feri menilai La nyala ingin mengesahkan Tata Tertib (Tatib)
WAKIL Ketua Pansus Tata Tertib Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI, Hasan Basri, mengungkap awal mula ricuh Rapat Paripurna DPD pada Jumat, 12 Juli 2024.
Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mengantongi perolehan suara di Pemungutan Suara Ulang (PSU) DPD Sumatera Barat (Sumbar).
SIDANG Paripurna DPD RI Masa Sidang V Tahun 2023-2024 yang diwarnai kekisruhan berujung pada kesepakatan harmonisasi bersama dengan panitia perancang undang-undang.
RATUSAN mahasiswa IAIN Kudus, Jawa Tengah, Kamis sore (1/8), lakukan aksi demo menuntut transparansi penentuan grade serta kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa.
Ribuan orang turun ke jalan menolak klaim kemenangan Presiden Nicolás Maduro, yang dianggap curang oleh oposisi.
Di Venezuela, pasukan keamanan telah menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan ribuan pengunjuk rasa di Caracas yang memprotes hasil pemilihan yang diperdebatkan.
PP Muhammadiyah mengadakan konsolidasi nasional di kampus Universitas 'Aisyiyah. Acara ini membahas berbagai topik penting, termasuk izin pengelolaan tambang.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
Demonstran pro-Palestina melakukan protes terhadap kunjungan PM Israel Benjamin Netanyahu dengan membakar bendera AS dan memasang bendera Palestina di tiang bendera.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved