Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMUKULAN kepada anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dapil Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna akhirnya berbuntut panjang. Senator yang lebih dikenal dengan panggilan AWK tersebut mengaku dianiaya di tanah negara yakni kantor DPD Dapil Bali di kawasan Renon Denpasar, Rabu (28/10).
"Saya ini anggota aktif DPD Dapil Bali. Saya dilindungi UU MD3. Saya berniat untuk menerima setiap pengaduan masyarakat. Namun saya dihina dan dianiaya di tanah negara," ujarnya.
Akibat penganiayaan tersebut, AWK memilih untuk melaporkan kasus itu ke Polda Bali. Dalam laporan tersebut dirinya akan fokus di kasus penganiayaan. Laporan penganiayaan tersebut akan didahului dengan visum.
Kepada awak media, AWK menunjukkan tiga kali pukulan yang menimpa dirinya, yakni di pergelangan tangan kanan, mata bagian kanan, dan bagian kepala. Untuk di pergelangan tangan kanan dan mata kanan, terdapat goresan luka dan memar.
Di bagian kepala, pemukulan itu menimbulkan sedikit benjolan. Menurut AWK, ini baru kasus penganiayaan. Belum lagi kasus penghinaan dan membuat perasaan tidak enak di depan publik berupa kata-kata kasar, makian, cercaan yang ditujukan kepada dirinya.
Namun untuk kasus hukum, dia akan fokus kepada kasus penganiayaan. AWK mengatakan, dirinya diberikan informasi tentang adanya sekelompok orang atau masyarakat yang akan membawa aspirasi.
Dalam laporan, warga akan bertemu pukul 12.00 Wita. Dirinya bersama staf sudah menyiapkan ruang rapat, snack, dan makan. Hal ini sudah biasa ia lakukan bila menerima aspirasi masyarakat. Setelah menunggu sampai 20 menit, tidak ada yang datang ke ruang rapat walau sudah dikoordinasikan secara baik-baik.
"Karena sudah mulai keterlaluan, sudah mulai ada penghinaan terhadap pribadi, saya berinisiatif untuk menemui, setelah berkoordinasi dengan kepolisian dan dinyatakan aman. Padalah kami sudah membuka ruang dengar pendapat, tapi tidak mau masuk. Di saat menemui langsung itulah, saya dianiaya oleh mereka yang katanya mewakili rakyat. Rakyat yang mana?" ujarnya.
AWK juga tidak mengetahui apa yang dituntut. "Saya tidak tahu apa masalahnya? Saya tidak tahu apakah ini soal pernyataan saya, soal siaran di radio? Makanya kita membuka ruangan dialog, tetapi saya malahan dianiaya," ujarnya.
Ia mengaku kasus ini tidak akan dibiarkan. Kalau dibiarkan, akan terjadi preseden buruk bagi anggota DPD lain. (OL-14)
Agita menyatakan bahwa meski kebijakan teknis tersebut merupakan ranah pemerintah dan Komite I DPD RI, pihaknya tetap menaruh perhatian besar pada efektivitas pelaksanaannya di lapangan.
KETUA Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Baktiar Najamudin dianugerahi Doctor Honoris Causa (Dr. HC) bidang International Regional Studies dari KMOU.
Kunjungan kerjanya ke wilayah bencana bukan sebagai komite tetapi sebagai orang yang peduli dengan warga yang terdampak bencana alam
Sultan Baktiar Najamudin menilai pilihan untuk tetap netral merupakan manifestasi nyata dari prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
ANGGOTA Komite 1 DPD dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Hidayattollah atau yang akrab disapa Dayat El mengatakan pengelolaan dan pengawasan dana desa harus dikuatkan.
Selain RUU Daerah Kepulauan, dalam Sidang Paripurna menjelang masa reses tersebut, DPD RI juga menyoroti progres RUU Pemerintahan Aceh.
BNI memberikan klarifikasi terkait aksi demonstrasi di Pematang Siantar. Bank menegaskan isu tersebut berkaitan dengan koperasi yang bukan bagian dari BNI.
Aksi tersebut digelar oleh BEM UI sebagai bentuk solidaritas terhadap aktivis Andrie Yunus yang menjadi korban penyiraman air keras.
Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 1.031 personel gabungan untuk mengamankan aksi BEM UI terkait gugatan UU TNI dan solidaritas Andrie Yunus.
Gerakan No Kings ramai di Amerika Serikat lewat aksi demonstrasi besar. Sebenarnya apa itu No Kings dan apa tujuan di balik gerakan ini?
Robert De Niro ikut aksi “No Kings” di New York, bagian dari protes nasional terhadap kebijakan Trump terkait Iran dan imigrasi yang dinilai kontroversial.
Perang tersebut terlalu menguras anggaran negara. Padahal, menurut dia, situasi internal di Amerika Serikat tidak baik-baik saja dan membutuhkan sokongan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved