Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KEPALA anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dapil Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna (AWK) dipukul. Saat itu ia tengah menerima para demonstran di kantor DPD Bali, Renon, Denpasar, Rabu (28/20).
Perbuatan tak sepatutnya itu dilakukan salah seorang peserta unjuk rasa saat anggota DPD itu memberikan klarifikasi di hadapan publik. Aksi tersebut dilerai oleh beberapa tokoh lain yang sedang berada di lokasi.
Insiden tersebut berawal dari beberapa komponen masyarakat Hindu Bali yang menggeruduk kantor DPD Bali sekitar pukul 13.00 Wita. Mereka melakukan aksi atas pernyataan Arya Wedakarna yang telah merendahkan Ida Bhetare Dalem Ring Nusa (Tuhan dalam kepercayaan Hindu) yang merupakan sesuhunan masyarakat Hindu Bali.
Demo tahap awal itu dihadiri sekitar 200 orang umat Hindu Bali. Inisiatornya ialah Sandi Murti, Semeton dari Nusa Penida, Puskorhindunesia, Swastika Bali, dan beberapa komponen masyarakat Hindu Bali lain.
Dalam kesempatan ini Ajik Omink mewakili Sandi Murti menyatakan, masyarakat Bali, terutama masyarakat Nusa Penida, sangat tidak terima atas sikap Arya Wedakarna selama ini yang telah merendahkan sesuhunan ring Dalem Ped: Ida Bhetare Ratu Gede Mas Mecaling. Apalagi diketahui bahwa AWK yang anggota DPD Bali juga merupakan salah satu tokoh Hare Krishna ISKCON di Bali.
Ajik Omink juga menyatakan bahwa itu merupakan gerakan demo awal. Akan banyak ormas-ormas Hindu Bali, terutama masyarakat dari Nusa Penida yang segera turun ke Kantor DPD Bali sampai Arya Wedakarna meminta maaf kepada masyarakat Hindu Bali.
Masyarakat Nusa Penida meminta kepada AWK agar minta maaf secara terbuka. Sebab, kalau tidak, akan turun massa yang lebih besar lagi. (OL-14)
Peran DPD di parlemen masih tertinggal jauh dibandingkan DPR khususnya pada bidang legislas
Parpol tidak memiliki hak mengintervensi kepemimpinan DPD
PAKAR hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari mengkritik langkah Ketua DPD RI La Nyalla Mataliti. Feri menilai La nyala ingin mengesahkan Tata Tertib (Tatib)
WAKIL Ketua Pansus Tata Tertib Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI, Hasan Basri, mengungkap awal mula ricuh Rapat Paripurna DPD pada Jumat, 12 Juli 2024.
Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mengantongi perolehan suara di Pemungutan Suara Ulang (PSU) DPD Sumatera Barat (Sumbar).
SIDANG Paripurna DPD RI Masa Sidang V Tahun 2023-2024 yang diwarnai kekisruhan berujung pada kesepakatan harmonisasi bersama dengan panitia perancang undang-undang.
RATUSAN mahasiswa IAIN Kudus, Jawa Tengah, Kamis sore (1/8), lakukan aksi demo menuntut transparansi penentuan grade serta kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa.
Ribuan orang turun ke jalan menolak klaim kemenangan Presiden Nicolás Maduro, yang dianggap curang oleh oposisi.
Di Venezuela, pasukan keamanan telah menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan ribuan pengunjuk rasa di Caracas yang memprotes hasil pemilihan yang diperdebatkan.
PP Muhammadiyah mengadakan konsolidasi nasional di kampus Universitas 'Aisyiyah. Acara ini membahas berbagai topik penting, termasuk izin pengelolaan tambang.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
Demonstran pro-Palestina melakukan protes terhadap kunjungan PM Israel Benjamin Netanyahu dengan membakar bendera AS dan memasang bendera Palestina di tiang bendera.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved