Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menyalurkan jaring pengaman sosial (JPS) berupa sembako tahap V kepada 60.367 kepala keluarga (KK) terdampak covid-19.
Penyerahan JPS sembako dipantau langsung oleh Pjs Bupati Klaten Sujarwanto Dwiatmoko lewat konferensi video yang digelar di rumah dinas Wakil Bupati Klaten, Jumat (16/10).
Adapun penyerahan sembako tahap V kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dilakukan secara simbolis oleh camat di wilayah masing-masing dan disaksikan jajaran Forkopimcam.
Baca juga: 6.675 Orang Terjaring Razia Masker di Klaten
Dalam konferensi video tersebut, Pjs Bupati Sujarwanto menjelaskan sebanyak 134.852 KK atau 30,5% dari 441.780 KK di Klaten yang terdampak covid-19 telah menerima JPS sembako.
Penyaluran bantuan secara detail disebutkan dari provinsi tahap IV untuk 31.749 KK, kabupaten tahap V sebanyak 60.367 KK, dan BLT dana desa tahap III berjumlah 42.736 KK.
Pemkab Klaten tahun ini menyiapkan dana belanja tak terduga (BTT) senilai Rp220,4 miliar untuk dukungan bidang kesehatan, jaring pengaman sosial dan jaring pengaman ekonomi.
"Dana BTT Rp220,4 miliar itu untuk dukungan bidang kesehatan Rp58,5 miliar, jaring pengaman sosial Rp138,9 miliar, dan jaring pengaman ekonomi Rp22,9 miliar," tutur Sujarwanto.(OL-5)
Sebuah studi menunjukan selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan rawat unap untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun karena gangguan makan.
Dari pemilihan Donald Trump hingga Pandemi global Covid-19, berikut adalah beberapa prediksi kartun The Simpson yang sudah lama tayang dan jadi ada di dunia nyata.
TINGGINYA nilai jatuh tempo utang di 2025 disebabkan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk memenuhi kebutuhan yang menggelembung saat Indonesia dilanda pandemi covid-19
SAYA mengikuti Global Health Security Conference (Konferensi Ketahanan Kesehatan Global) di Sydney, Australia, 18 sampai 21 Juni 2024
Jika terjadi pandemi terjadi atau wabah besar di suatu negara maka pemerintah negara tersebut harus menyerahkan patogen yang menjadi penyebab pandemi ke WHO.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Rencana pemberian bantuan pangan tersebut merupakan instruksi dari bupati.
Presiden Jokowi telah menyetujui untuk melanjutkan pemberian bantuan pangan beras 10 kg per bulan bagi 22 juta lebih Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Meski tidak akan sampai Desember 2024.
Bantuan diberikan untuk mengurangi beban keluarga miskin, mengentaskan kemiskinan, menanggulangi kekurangan pangan dan gizi, serta menurunkan angka stunting.
Di Kota Sukabumi terdapat sebanyak 26.244 keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan tersebut
Bantuan beras pemerintah yang digulirkan bagi KPM tentu sangat membantu di tengah kondisi beras yang langka dan harga yang mahal
Mereka rela mengantri sambil hujan-hujanan sejak pagi untuk mendapatkan jatah beras gratis sebanyak 10 kilogram
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved