Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Petani di Kabupaten Situbondo mengeluhkan kelangkaan pupuk di daerah tersebu. Mereka khawatir bila tidak ditanggulangi berdampak pada hasil produksi padi di Jatim.
Keluhan kelangkaan pupuk ini disampaikan petani asal Situbondo Ketika berdialog anggota DPRD Jatim asal dapil 4, Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi Pranaya Yudha Mahardika, di Surabaya, kemarin.
"Setiap tahun selalu saja ada kelangkaan pupuk. Ironisnya kami seolah dipersulit untuk mendapatkan pupuk. Padahal kami sangat membutuhkan, kami diminta untuk membuat kelompok tani," kata Ujang salah satu petani kopi di Situbondo.
Hal yang sama disampaikan seorang petani perempuan yang mengeluh dipimpong saat dirinya ingin mengajukan ke bank guna mendapatkan kemudahan pembelian pupuk. "Harga pupuk di pasaran itu naik dari harga biasanya. kalau ada sih gak papa, lah ini harga nya naik, tapi barangnya tidak ada. Trus kami harus beli dimana?" katanya.
Gara gara kondisi ini sawah miliknya tidak subur dan batang serta daunnya berwarna kuning, tidak hijau seperti sawah lainnya. Lantas dirinya disarankan untuk membuat kartu Tani dengan menanyakan ke salah satu bank pemerintah. "Yang ada malah dipimpong, kata pihak bank malah di suruh nanya ke dinas pertanian. Kami bingung ini sebenarnya bagaimana peraturan yang berlaku," ujarnya.
Anggota DPRD Jatim, Pranaya Yudha yang mendapat keluhan seperti itu mengatakan dirinya akan menelusuri apa masalah yang terjadi ditingkat birokrasi dan aturannya, terutama soal RDKK atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani. "Kita mau lihat RDKK yang merupakan rencana kebutuhan kelompok tani untuk 1 (satu) musim tanam yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani," ujarnya.
Ketua AMPI ini, juga menyadari adanya kelemahan yang terjadi karena kurangnya pemahaman petani atau kelompok tani dalam melakukan pendataan secara elektronik. "Harus diakui SDM kita yang ada di bawah untuk mengikuti peraturan
yang berlaku sekarang memang perlu di tingkatkan. Contoh saat harus memiliki dan mengakses kartu tani atau memasukkan data secara elektronik. Mereka banyak yang mengalami kesulitan," tambahnya. (OL-12)
PT Pupuk Indonesia menandatangani Joint Development Study Agreement (JDSA) atau perjanjian studi pengembangan bersama dengan Chevron New Energies International.
Penyaluran pupuk bersubsidi akan tetap dilakukan meski kontrak pertama senilai Rp26,7 triliun akan habis pada Juli 2024.
PEMERINTAH saat ini terus berupaya memperbaiki beberapa prinsip pelaksanaan subsidi pupuk. Dari yang semula hanya berbicara penerima manfaat, skema-skema subsidi,
KAPAL Motor (KM) Lintas Armada Nusantara (LAN) yang terbalik di Alur Pelabuhan Sungai Pangkalbalam Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung. Minggu lalu, ternyata bermuatan ribuan ton pupuk.
KEPUTUSAN pemerintah melanjutkan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) sebesar US$6 per million british thermal unit (mmbtu) dapat terus menggerus penerimaan negara.
Endapan silika dan unsur-unsur penyertanya bermanfaat bagi tanaman karena meningkatkan pertumbuhan dan daya tahan terhadap serangan hama.
PEMERINTAH saat ini terus bekerja secara intensif untuk membahas bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pupuk bersubsidi.
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengkritisi rendahnya serapan pupuk subsidi yang baru mencapai 32,6% dari total alokasi 9,55 juta ton.
Aplikasi digital I-Pubers memudahkan petani dalam menebus pupuk bersubsidi, karena cukup dengan membawa KTP asli ke kios.
Kementan pastikan distribusi pupuk subsidi tepat sasaran
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved