Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Agus Ridhallah mengungkapkan bahwa uang denda dari pelanggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayahnya sudah menembus angka Rp245 juta.
Baca juga : https://mediaindonesia.com/read/detail/35120-petugas-parkir-di-stasiun-bogor-berkata-kasar
"Per kemarin (8 Semptember 2020) sudah mencapai Rp245 juta. Itu bukan hanya dari pelanggaran aturan bermasker, tapi akumulasi dari semua pelanggaran PSBB," ungkap Agus saat ditemui di Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (9/9).
Menurut dia, masing-masing pelanggaran memiliki jumlah denda berbeda, seperti pelanggaran aturan bermasker yang ditetapkan senilai Rp100 ribu, hingga pelanggaran bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan PSBB yang nominalnya ditetapkan mulai dari Rp5 juta hingga Rp10 juta.
Agus menyebutkan uang denda yang diterima oleh anggota Satpol PP Kabupaten Bogor di lapangan, kemudian langsung diserahkan pada kas negara.
Ia mengatakan besaran uang denda yang dikumpulkan oleh anggotanya itu sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Bogor yang terdiri dari 40 kecamatan, dimana penertiban terus masif dilakukan juga oleh masing-masing Satpol PP di setiap kecamatan. "Karena kami lakukan terus (penertiban) di 40 kecamatan, sampai sekarang saja laporannya masih masuk terus ke HP saya," kata Agus.
Seperti diketahui, dalam Peraturan Bupati (Perbup) No 52 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar praadaptasi kebiasaan baru (PSBB pra-AKB), sanksi bagi mereka yang tidak mengenakan masker di tempat umum hanya ada tiga jenis, yaitu denda senilai Rp100 ribu, teguran lisan, serta kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum. (Ant)
Saat pandemi, KAI Commuter mencatatkan jumlah volume penumpang yang turun drastis.
erkembangan teknologi yang sangat pesat, berimbas pada semua sektor. Dengan penerapan teknologi yang semakin menjadi daya tarik dalam memasarkan properti.
Jika terjadi pandemi terjadi atau wabah besar di suatu negara maka pemerintah negara tersebut harus menyerahkan patogen yang menjadi penyebab pandemi ke WHO.
Akses patogen dibutuhkan sebagai kesiapsiagaan dan respons terhadap pandemi.
Pandemi menyadarkan kita bahwa tantangan kesehatan sangat kompleks serta memerlukan solusi inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi.
Keadilan atau equity awalnya dinarasikan sebagai jantung dalam proposal perjanjian ini, lalu dijalankan menjadi tidak berarti apa-apa dan sekedar klise.
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved