Menyusutnya Kelas Menengah, Pemerintah Pastikan Indonesia tidak Jatuh dalam Krisis Sosial

JUMLAH dan persentase penduduk kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan sejak pandemi (2021) hingga pascapandemi (2022-2024). Namun, jumlah dan persentase penduduk yang menuju kelas menengah justru mengalami kenaikan.

Pada 2024, jumlah penduduk kelas menengah + menuju kelas menengah tercatat sebanyak 185,35 juta orang (66,35%), sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 186,18 juta orang (69,64%).

Meskipun terjadi penurunan, pemerintah tetap optimistis Indonesia tidak akan terjebak dalam fenomena Chilean Paradox, di mana meskipun negara mencatatkan pertumbuhan ekonomi tinggi dan stabilitas makro yang baik, ketimpangan sosial yang tajam dan ketidakpuasan kelas menengah dapat memicu kerusuhan sosial.

Baca juga : Malaysia Bersikeras Larang Perjalanan Lintas Negeri

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menghadapi Chilean Paradox.

"Dengan fondasi makroekonomi yang kuat, kita telah mengantisipasi hal tersebut. Berbeda dengan Chile, di mana ekonomi tumbuh pesat namun kelas menengah merasa diabaikan, pemerintah Indonesia memberikan perhatian lebih pada kelas menengah melalui berbagai program," ujar Susiwijono dalam acara IDE Katadata Future Forum, Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Rabu (15/4).

Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan program-program untuk kelas menengah, seperti subsidi PPN untuk sektor perumahan, insentif untuk sektor otomotif, dan berbagai program magang yang langsung berdampak pada kelas menengah.

Baca juga : Selama Pandemi Covid Belum Terkendali, Reinfeksi Mungkin Terjadi

“Program-program pemerintah memprioritaskan kelas menengah, karena kami menyadari bahwa sektor ini sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Kontribusi kelas menengah terhadap PDB bisa mencapai 80%, terutama melalui konsumsi rumah tangga,” tambahnya.

Susi juga mengakui bahwa kelas menengah menghadapi tantangan seperti disrupsi teknologi, pergeseran pekerjaan formal ke sektor informal, serta pergeseran ke sektor jasa. Namun, ia menilai bahwa potensi kelas menengah tetap besar, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja.

“Peran kelas menengah dalam perekonomian Indonesia sangat vital. Sektor ekonomi digital dan hilirisasi akan terus didorong untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan yang sesuai dengan perkembangan zaman,” ujarnya.

Pemerintah juga fokus pada sektor industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan furniture dengan memberikan insentif perpajakan dan mendorong ekspor untuk meningkatkan kesejahteraan kelas menengah.

"Untuk kelas menengah, pemerintah terus memastikan mereka mendapatkan perhatian melalui kebijakan yang berpihak dan mendukung lapangan pekerjaan yang semakin terbuka," tutup Susi.