Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DARI 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), 23 kabupaten/kota diantaranya yang sudah terdampak virus korona atau Covid-19, kecuali Kabupaten Toraja Utara. Tapi Menurut Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Ichsan Mustari, hanya empat daerag saja yang dominan.
Empat daerah yang dominan terdampak Covid-19 di Sulsel, yaitu Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Maros dan Sidenreng Rappang (Sidrap). "Kalaupun Luwu Utara jumlahnya juga besar, tapi kita tahu bersama, jika itu klaster santri yang datang dari Jawa Timur, dan sudah diisolasi di Makassar," jelas Ichsan, Jumat (8/5).
Hingga Jumat (8/5) kasus korona di Sulsel mencapi angka 684 kasus, dengan sebaran Makassar 466 kasus, Gowa 48 kasus, Luwu Timur 12 kasus, Bone 5 kasus, Jeneponto 1 kasus, Bulukumba 6 kasus, Maros 36 kasus, Sinjai 7 kasus, Luwu Utara 25 kasus, Enrekang 4 kasus, Tana Toraja 3 kasus, Bantaeng 1 kasus, Sidrap 22 kasus, Palopo 1 kasus, Pangkep 10 kasus, Pinrang 5 kasus, Parepare 16 kasus, Soppeng 5 kasus, Kepulauan Selayar 2 kasus, Barru 1 kasus, Wajo 1 kasus, Luwu 2 kasus dan Takalar 5 kasus.
Terkait rencana Sulsel memberlakukan PSBB tingkat provinsi, tidak hanya di dua kabupaten/kota, seperti Makassar yang masuk tahap kedua PSBB mulai 8-22 Mei, dan Gowa yang baru berlangsung lima hari, Ichsan mengatakan masih akan dipertimbangkan.
"Jadi perhitungan kita, bukan tidak ada masalah, tapi masih terkendali. PSBB provinsi itu sangat dipertimbangkan, kita juga tahu banyak hal yang harua dilihat. Sulsel ini lumbung langan, jadi harus dipertimbangkan dari sisi ekonomi," seru Ichsan.
Baca Juga: Tak Bermasker di Tempat Umum, Belasan Orang Didenda
Selain itu katanya, yang paling penting bagi Sulsel, episentrum penyebaran Covid-19 bisa dikendalikan. "Makassar dan Gowa ini, merupakan daerah yang besar positifnya harus dikendalikan. Masih banyak pertimbangan lain, sehingga PSBB harus diberlakukan," kata Ichsan.
Kota Makassar sendiri, menerapkan PSBB tahap pertama 24 April hingga 7 Mei, dan memperpanjangnya mulai 8 hingga 22 Mei 2020. Yang menurut Penjabat Wali Kota Makassar, perpanjangan dilakukan, untuk menghindari terjadinya euforia masyarakat yang akan kembali berbaur, karena menganggap penyebaran virus Corona sudah selesai.
"Itu bisa memicu terjadinya peningkatan kasus baru. Apalagi, sebelumnya diketahui penyebaran Covid-19 di Makassar didominasi oleh transmisi lokal. Jadi kita perpanjang PSBB-nya," tutup Iqbal. (OL-13)
Baca Juga: Pemerintah Harus Mampu Kendalikan Pandemi Sebelum Longgarkan PSBB
Muncul istilah varian Cicada dalam perkembangan covid-19. Simak penjelasan mengenai status validasi dan karakteristik varian baru ini.
Tri Wibawa mengingatkan bahwa langkah pencegahan terhadap varian Cicada pada dasarnya tidak berbeda dengan upaya menghadapi Covid-19 secara umum.
Pakar UGM memastikan varian Covid-19 Cicada belum terdeteksi di Indonesia. Simak penjelasan mengenai gejala, asal-usul, dan efektivitas vaksinasi di sini.
Ia menegaskan, terdapat tiga virus pernapasan utama yang idealnya terus dipantau, yakni COVID-19, influenza, dan Respiratory Syncytial Virus (RSV).
Objektif harus diakui bahwa sekolah daring adalah proses pembelajaran yang menyebabkan lahir generasi covid-19
Dokter mengingatkan orang tua untuk melengkapi imunisasi anak minimal dua pekan sebelum mudik Lebaran.
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved