Pemkot Pekanbaru Salurkan 15.625 Sembako dari Pemerintah Pusat

Polemik penyaluran bantuan sembako Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru sebanyak 15.625 paket per keluarga dalam masa pembatasan sosial berskala besar (PSBS) terus berlanjut.

Penyaluran sembako mendapat penolakan dari forum RT/RW sebab dianggap sangat terlambat atau lebih dari sepekan
setelah pemberlakuan PSBB. Selain itu, ternyata bantuan tersebut merupakan bantuan dari pemerintah pusat, bukan dari dana realokasi Rp115 miliar Pemkot Pekanbaru.

"Ini yang saya ketahui saat rapat banggar beberapa hari yang lalu yang dihadiri Sekko, BPKAD, Dinsos Disperindag, dan lainnya. Bantuan yang turun ini adalah bantuan beras jaring pengaman sosial (JPS) dari pemerintah pusat sebanyak 100 ton," kata Anggota DPRD Kota Pekanbaru Roni Pasla.

Lalu, imbuh Roni, untuk belanja barang lain seperti sarden, telur dan mie instan berdasarkan paparan Sekko saat rapat
banggar adalah bantuan dari Baznas. "Jumlahnya hampir Rp2 miliar," ujar Roni.

Menurutnya, bantuan paket sembako itu didistribusikan kepada lebih dari 15 ribu kepala keluarga (KK) yang rentan miskin. Sumber data penerima dari Dinsos berdasarkan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMBRW).

Baca juga: Slankers Pekanbaru Bagikan Masker Gratis

"Artinya data baru yang kemarin masuk dari RT, RW, belum ada satupun yang dibantu. Karena dana pergeseran anggaran sebesar Rp115 miliar belum digunakan untuk bantuan PSBB," tegas Roni.

Ia mengungkapkan, bantuan paket sembako itu hanya untuk kebutuhan 3 sampai 4 hari, seperti yang disampaikan Kadinsos Pekanbaru.

Wali Kota Pekanbaru Firdaus berencana akan kembali memperpanjang PSBB di Pekanbaru selama 14 hari. PSBB Pekanbaru yang berlangsung sejak 17 April akan berakhir pada 30 April nanti.

Sebelumnya, Kadinsos Pekanbaru Chairani mengatakan terdapat sejumlah kriteria yang ditetapkan bagi warga penerima bantuan 15.625 paket sembako, yaitu:
- Pertama: masyarakat yang tidak terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial Kementerian Sosial.
- Kedua: warga penerima bantuan merupakan warga yang diusulkan masing-masing RT dan RW yang disahkan oleh pihak kelurahan dan kecamatan.
- Ketiga: warga yang diprioritaskan sesuai pemeringkatan hasil verifikasi dan validasi terhadap data kelurahan yang diterima Dinsos dengan indikator warga Pekanbaru berdasarkan data KK yang ada di Disdukcapil Pekanbaru.

"Warga penerima bantuan merupakan warga dengan penghasilan atau pendapatan di bawah Rp500 ribu per kapita per bulan," jelasnya. (OL-14)