Ganjar Pede Belum Ajukan PSBB untuk Jawa Tengah

SAMPAI saat ini tercatat kasus virus korona atau Covid-19 di Jawa Tengah (Jateng) yang terkonfirmasi sebanyak 203 orang, 25 di antaranya meninggal dan 19 sembuh. Angka ini mendudukkan Provinsi Jateng  di posisi enam terbesar kasus Covid-19 di Tanah Air.  

Kendati demikian,  Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengaku pede atau percaya diri dan belum memerlukan pengajuan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayahnya.

Setelah DKI Jakarta ditetapkan berstatus PSBB, beberapa wilayah di Jawa
Barat dan Banten juga menyusul. Itu karena lonjakan kasus di tiga daerah tersebut sangat tinggi. Jakarta di peringkat teratas dengan 2.186 kasus, Jawa Barat terdapat 540 kasus berada di peringkat kedua dan Banten terdapat 285 kasus berada di peringkat keempat. Sementara Jateng yang di peringkat keenam kasus terbanyak.

"Belum (ajukan PSBB). Kita lagi siapkan dengan baik, agar kita mantab betul, mulai dari bagaimana percepatan persebarannya, tapi kita lebih hati-hati betul menghitung," kata Ganjar, di Puri Gedeh, Selasa (14/4).

Hitungan yang dimaksud Ganjar adalah dukungan atau bantuan pemerintah kepada masyarakat. Termasuk sistem logistik, sistem transportasi sampai sistem keuangan.

"Jadi PSBB bukan tujuan, tapi mesti dihitung secara matematis, statistik secara epidemologis sehingga kita perlu pakar untuk membantu," kata Ganjar.

Selain itu, juga belum ada kabupaten maupun kota di Jawa Tengah yang hendak mengajukan PSBB. Saat ini Ganjar tengah mematangkan pendataan masyarakat sebagai salah satu skenario teknis pemberian bantuan.

"Sampai akhir April akan kita eksekusi soal bantuan. Agar kita menyiapkan skenarionya. Termasuk ketika kita mengajukan atau menuju PSBB, kota mana kabupaten mana kecamatan desa kita hitung betul," tandasnya.

Selain itu, yang tidak kalah penting bagi Ganjar adalah pendataan warganya yang saat ini berada di luar daerah, Jabodetabek khususnya. Pendataan tersebut juga dalam rangka penyaluran bantuan. Ganjar mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk percepatan pendataan tersebut.

"Harapannya tidak ada warga yang mudik, jadi tidak ada orang yang berpotensi untuk membawa virus itu ke asalnya. Ini bukan stigmatisasi, tapi dengan sudah ya asimtomatis kita tidak tahu siapa yang tertular. Kita bantu Jakarta, Jabar agar semua berjalan. Ini komunitas warga Jateng di Jakarta dan Jabar juga sudah mendata," kata Ganjar. (OL-13)

Baca Juga: Jangan Hanya Imbauan, Pemerintah Diminta Tegas Larang Mudik

Baca Juga: Nekat Blokade Jalan di Bali Polisi Bertindak Tegas