Polisi dan Jaksa Plototi Dana Desa di Kalteng

PEMERINTAH Provinsi Kalteng saat ini  menggandeng kejaksaan dan kepolisian untuk mengawasi penggunaan dana desa diseluruh Kalteng.

Selain itu aparat penegak hukum dan instansi terkait  juga  terus diminta untuk memberikan bimbingan dalam penggunaan dana desa.

"Jangan dilakukan penegakan hukum bila kasus itu tidak berat sekali, namun berikan pengarahan agar pelaksanaan dana desa itu sesuai aturannya," kata Kepala Inspektorat Kalteng, Sapto Nugroho, saat membuka Raker Percepatan Penyaluran Dana Desa, Di Palangka Raya, Kamis (20/2).

Dikatakannya, Pemerintah Provinsi Kalteng meminta semua pihak untuk mengawasi penggunaan dana desa yang rentan terjadi penyimpangan.

"Kami meminta Kejaksaan Tinggi melalui Kejaksaan Negeri disetiap kabupaten untuk ikut mengawasi dan membantu pengguna dana desa,"ujarnya dihadapan 1.433 kepala desa se- Kalteng.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni menjelaskan, berdasarkan data, per Desember 2019,  terdapat 473 kasus litigasi (sengketa hukum) yang tersebar dalam 153 kasus yang ditangani pihak kepolisian, 127 kasus yang ditangani kejaksaan dan 192 kasus dalam proses pengadilan.

"Semoga kedepan kasus yang masuk ke ranah hukum tidak bertambah banyak. Dengan semakin meningkatnya  dana desa setiap tahunnya " Katanya.

Dan dari hasil evaluasi pihak Kemendagri memang setiap tahun terjadi penurunan penyalahgunaan dana desa.

"Hal ini karena setiap perangkat desa sudah mendapatkan cara bagaimana menggunakan dan pertanggungjawabannya serta adanya pendampingan petugas," ujarnya.

Untuk diketahui, pada 2020 pemerintah pusat telah anggarkan Dana Desa  sebesar Rp72 triliun. Angka ini  meningkatkan Rp2 triliun dari tahun sebelumnya. (OL-2)