Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEKITAR 50 apoteker di Banyumas, Jawa Tengah menggelar aksi menolak Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No 3 tahun 2020 pada Kamis (6/2). Penyebabnya dalam pasal-pasalnya, dinyatakan bahwa apoteker bukanlah tenaga medis dan penunjang medis. Aksi yang berlangsung di depan Apotek Zafira Jl Gerilya Purwokerto diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian sejumlah apoteker maju ke depan untuk memberikan orasinya. Pada intinya, mereka menolak ada PMK No. 3 tahun 2020 dan meminta percepatan UU Kefarmasian.
"Kami mengadakan aksi di sini untuk mendukung perjuangan seluruh apoteker di Indonesia yang bakal menggelar aksi secara nasional di Solo pada 8-9 Februari besok," tegas Ketua Cabang Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Banyumas Khafidz Nasrudin, Kamis (6/2).
Menurutnya, dengan adanya PMK No 3 tahun 2020, maka akan mengabaikan hak-hak pasien.
"Dengan adanya pasal yang menyatakan bahwa pelayanan kefarmasian bukan pelayanan medis, maka akan mengabaikan hak pasien dalam mendapatkan informasi dan konseling farmasi. Jangan sampai hak-hak pasien justru terabaikan," tambahnya.
baca juga: Fogging Dihentikan, Kasus DBD di Tasikmalaya Naik
Khafidz kembali menegaskan penolakannya terhadap PMK tersebut, karena hal itu jelas mencederai. Bahkan, ada kemungkinan akan terjadi pengurangan tenaga apoteker di RS.
"Karena itulah, kami siap untuk memperjuangkan aspirasi para apoteker," tegas Khafidz. (OL-3)
RATUSAN mahasiswa IAIN Kudus, Jawa Tengah, Kamis sore (1/8), lakukan aksi demo menuntut transparansi penentuan grade serta kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa.
Ribuan orang turun ke jalan menolak klaim kemenangan Presiden Nicolás Maduro, yang dianggap curang oleh oposisi.
Di Venezuela, pasukan keamanan telah menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan ribuan pengunjuk rasa di Caracas yang memprotes hasil pemilihan yang diperdebatkan.
PP Muhammadiyah mengadakan konsolidasi nasional di kampus Universitas 'Aisyiyah. Acara ini membahas berbagai topik penting, termasuk izin pengelolaan tambang.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
Demonstran pro-Palestina melakukan protes terhadap kunjungan PM Israel Benjamin Netanyahu dengan membakar bendera AS dan memasang bendera Palestina di tiang bendera.
API Jawa Tengah memberikan sinyal kebangkrutan industri tekstil dan produk tekstil yang berbuntut PHK massal. Ini seiring munculnya regulasi pemerintah yang melonggarkan keran impor.
DPR masih bisa melakukan revisi aturan Tapera untuk pekerja swasta
PEMERINTAH menerbitkan revisi aturan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap melalui Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Di acara ini diuraikan pokok-pokok perubahan, dampak, tantangan, dan strategi implementasi PMK Nomor 172 Tahun 2023.
KEPUTUSAN pemerintah untuk menerapkan pajak untuk rokok elektrik didukung. Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/2023 tentang Tata Cara Pajak Rokok
Banyak aturan namun dampaknya dinilai belum terlihat secara signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved