Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
GEGER desa siluman atau desa fiktif penerima dana desa menjadi perhatian publik akhir-akhir ini. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pun menyoroti persoalan tersebut. Menurut Ganjar, sebenarnya desa siluman merupakan kasus yang sudah lama. Maka saat ini lanjut dia, tugas pemerintah baik di tingkat pusat sampai ke daerah memastikan data desa adalah benar.
"Itu kasusnya sudah lama. Sekarang semuanya harus evaluasi. Pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota harus memastikan kebenaran data tentang jumlah desa termasuk pemekarannya," kata Ganjar saat ditemui di rumah dinasnya, Puri Gedeh Kota Semarang, Jumat (8/11/2019).
Soal siluman atau tidak lanjut Ganjar, itu adalah soal data. Maka, dirinya mengusulkan agar Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri dibantu Gubernur, Bupati/Wali Kota hingga camat untuk update data desa.
"Harus dilakukan sekarang, agar lima tahun pemerintahan pak Jokowi ke depan. Pemanfaatan dana desa ini bisa clear dan sesuai target untuk penurunan kemiskinan, kemakmuran masyarakat, menjaga lingkungan, isu anak dan perempuan serta target-target lainnya," tegasnya.
Disinggung terkait temuan empat desa siluman' yang ada di Sulawesi Utara (Sulut) oleh Kemendagri, Ganjar meminta agar segera ditindaklanjuti. Jika selama ini ada transfer dana desa ke desa siluman itu dan terpakai, maka menurut Ganjar pasti ada yang menyalahgunakan dana tersebut.
"Itu tidak terlalu sulit, apalagi cuma empat. Dipanggil saja bupatinya, maka selesai," tegasnya.
Sementara itu, terkait dana desa di Jawa Tengah, Ganjar menegaskan bahwa penyaluran dana desa sangat baik. Penyaluran dana secara langsung dari pusat ke desa selama ini berjalan lancar.
"Yang menjadi perhatian kami adalah membantu desa mengelola dana desa dengan baik. Dan sampai saat ini, semua berjalan dengan baik, dari
segi pengelolaannya, peruntukannya serta manajamen lain," terangnya.
Bahkan dari dana desa yang diberikan lanjut Ganjar, saat ini sudah dirasakan manfaatnya. Banyak sekali desa di Jawa Tengah yang lebih maju dengan berbagai inovasi yang dilakukan.
baca juga: Jembatan Pemali Brebes Ditutup, Kendaraan Berat Dialihkan ke Tol
"Sudah kelihatan sekali manfaatnya, banyak desa yang berkembang luar biasa. Sekarang di desa-desa itu muncul berbagai inovasi, baik bidang teknologi, pertanian dan lainnya. Yang menyenangkan, desa wisata tumbuh pesat di Jateng yang membuat banyak wisatawan datang," pungkasnya.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan ada desa siluman atau desa fiktif yang menerima ma aliran dana desa dari pemerintah. Kemendagri mencatat ada empat desa siluman di Sulawesi Utara. (OL-3)
MANTAN Sekretaris Desa Sukaresik, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, berinisial YS, diduga telah menggunakan anggaran dana desa untuk judi online senilai Rp725 juta.
SEORANG kepala desa di Brebes, Jawa Tengah, harus mendekam di penjara akibat tersandung kasus korupsi dana desa yang digunakannya untuk judi online.
Dana desa dapat dialokasikan untuk meningkatkan optimalisasi pencegahan kekerasan dan pelayanan penanganan yang komprehensif bagi perempuan dan anak.
UangĀ senilai Rp324 juta milik Pemerintah Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat raib digondol maling dengan modus pecah kaca mobil.
DPO atau buronan kasus dugaan korupsi tanah kas Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo bernama Istafudin (I) akhirnya berhasil ditangkap.
SEBANYAK 150 kepala desa (kades) di kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, diperiksa Kejaksaan negeri setempat. Ratusan kepala desa ini diperiksa terkait adanya dugaan korupsi berjemaah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved