Tim Akselerasi Pembangunan Bentukan Emil Intervensi Pemerintahan

WACANA interpelasi dari DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) semakin menguat. Penyebabnya, eksekutif di bawah pimpinan arsitek tersebut banyak memunculkan kebijakan yang dianggap tidak tepat. Mulai dari pemborosan anggaran hingga program kerja yang muncul tiba-tiba.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Eryani Sulam, mengatakan, pihaknya sangat bisa menggunakan interpelasi untuk mempertanyakan hal-hal penting kepada gubernur.

"Itu hak DPRD, sangat bisa digunakan," kata Eryani di Bandung, Kamis (10/10).

Dia menyoroti keberadaan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) yang dibentuk Emil untuk mempercepat jalannya pembangunan di Jawa Barat. Di awal, Eryani menghormati kehadiran tim tersebut sebagai bagian dari upaya perbaikan kinerja di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

"Ketika ada upaya gubernur untuk melakukan percepatan dengan membentuk tim, saya masih menghargai itu," katanya.

Namun, dalam perjalanannya, pihaknya banyak menerima informasi-informasi yang menyebut TAP sudah terlalu jauh dalam melangkah.

"Tapi kemudian di dalamnya, di tengah-tengahnya ada over budgeting, over tugas," katanya.

TAP dianggap terlalu jauh merangsek ke dalam OPD bahkan hingga bisa mengatur anggaran. Menurutnya, hal ini harus dievaluasi agar keberadaan tim tersebut tidak semakin mengganggu roda pemerintahan.

"Saya tidak sependapat kalau TAP over fungsi. Karena itu kan, namanya unsur lain, yang ingin mempercepat proses, katalisator lah kalau istilah kimia. Masa sih harus lebih mendominasi dari bahan pokoknya, atau yang diatur," katanya.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Demokrat, Asep Wahyu Wijaya, mempertanyakan tugas dan fungsi TAP yang diketuai mantan rektor Universitas Padjajaran, Tri Hanggono Achmad. Menurut dia, keberadaan tim yang beranggotakan 19 orang ini terlalu intervensi ke dalam OPD.

"Bicara fungsi TAP. Ini tupoksinya apa sih? Kok intervensinya jauh," kata dia.

Asep mengaku mendapat informasi dari banyak OPD terkait campur tangan tim yang di dalamnya merupakan mantan-mantan relawan pendukung Emil pada Pemilu Gubernur Jawa Barat 2018. TAP, lanjut dia, sangat dominan dalam menentukan program kerja di masing-masing OPD.

"TAP bisa nyoret anggaran, masukin anggaran, memaksakan anggaran. Bikin program," katanya.

Akibatnya, menurut dia OPD-OPD tidak nyaman dengan kondisi ini karena terlalu dikendalikan oleh TAP yang seharusnya bersifat normatif.

"Kegelisahan seperti ini di OPD, ada lho. Bahkan ada satu kesempatan, dewan mendapat pengaduan dari OPD. Mereka (aparatur sipil negara di OPD) sampai nangis-nangis karena merasa tertekan (oleh TAP). Ada itu," bebernya.

Selain itu, menurutnya kondisi ini mencerminkan adanya ketidakpercayaan dari Emil dan TAP kepada aparatur sipil negara (ASN).

"Kita berpikir, apakah betul-betul enggak percaya sama OPD-OPD, PNS," katanya.

Tak hanya itu, dia menilai intervensi TAP ini bisa menghambur-hamburkan anggaran sehingga program yang dilakukan tidak efektif.

"Betul. Itu yang membuat keresahan. Itu yang bisa membuat ada anggaran yang idle, dihambur-hamburkan, tak efektif," katanya.

Oleh karena itu, Asep ingin kondisi ini dihentikan agar tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan khususnya di setiap OPD.

"Ini mencuat, terus berjalan. Akhirnya pada keluar semua omongannya," katanya seraya menyebut interpelasi menjadi momentum yang tepat untuk menanyakan  keberadaan TAP kepada gubernur.

baca juga: Inflasi Kalteng Triwulan II Rendah

Dia pun mengaku sudah bertemu dengan Ketua TAP, Tri Hanggono Achmad untuk menjelaskan sepak terjang tim tersebut.

"Saya sampaikan ke Prof Tri. Di bawah tuh tidak begitu lho. Prof Tri kaget. Coba deh, betul enggak TAP itu pada wilayah yang sangat normatif. Enggak kok, ada yang memanfaatkan itu," tegasnya. (OL-3)