2024, Seluruh Tanah di Jateng Besertifikat

PRESIDEN Joko Widodo menargetkan pada 2024 seluruh tanah di wilayah Jawa Tengah sudah besertifikat. Hal itu dia ungkapkan pada acara pembagian 3.000 sertifikat tanah gratis kepada warga Sukoharjo di GOR Pandawa Solobaru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, kemarin.

"Sekarang ini dari 31 juta bidang tanah di Jawa Tengah, baru 12 yang besertifikat. Insyaallah 2024 selesai semua. Sukoharjo akan mendahului. Tadi Pak Menteri (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil, bilang tahun depan selesai semua Sukoharjo," kata Presiden.

Jokowi memaparkan, pada 2015 secara nasional ada 126 juta bidang tanah yang dimiliki warga, tetapi baru 46 juta yang besertifikat. Artinya, masih ada 80 juta yang belum.

Presiden menambahkan, dulu BPN hanya mengeluarkan 500 ribu-600 ribu lembar. Dengan demikian, untuk memproduksi 80 juta sertifikat, dibutuhkan waktu sedikitnya 160 tahun.

"Ada di sini yang mau menunggu 160 tahun? Kalau ada tunjuk tangan, nanti saya kasih sepeda," seloroh Jokowi yang langsung dijawab tidak oleh hadirin.

Jokowi mengaku persoalan sertifikat tanah membuatnya resah karena menjadi salah satu sumber konflik. Oleh karena itu, pada 2016 dia memerintahkan dan memberikan target kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN untuk menerbitkan 5 juta sertifikat.

''Ternyata, target itu bisa dipenuhi bahkan lebih, yakni 5,3 sertifikat. Tahun berikutnya target ditambah dan bisa diwujudkan. Tahun ini saya targetkan 9 juta sertifikat, Insyaallah bisa," tegas Presiden.

Sehari sebelumnya, Jokowi juga menyerahkan sertifikat tanah objek reforma agraria (Tora) di Pontianak, Kalimantan Barat. Dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, capaian hutan sosial per 3 September 2019, yakni 3.322.368,37 hektare, sedangkan Tora dari kawasan hutan seluas 2.567.007 hektare. Jadi, total alokasi lahan dari kawasan hutan sekitar 5,9 juta hektare.

Menteri Sofyan menyatakan, dengan diberikannya 3.000 sertifikat kepada warga di Sukoharjo, berarti masih ada beberapa ratus sertifikat lagi yang harus diselesaikan. ''Insyaallah tahun depan sudah terbagi semua.''

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengaku sangat terbantu dengan program sertifikasi tanah gratis Presiden Jokowi. Kebijakan itu secara tidak langsung berimbas pada percepatan roda perekonomian warganya.

Dampak positif yang paling nyata ialah di sektor pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Ketika pelaku usaha mengalami kesulitan modal, jelas Taj Yasin, dia bisa menggunakan sertifikat yang dimiliki sebagai agunan di bank.

"Tapi kami masih memiliki satu lagi permintaan, agar diterbitkan sertifikat tanah untuk tempat ibadah. Selama ini hal itu juga terkadang menjadi konflik," ujar Taj Yasin. (FR/X-8)