Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEPEDA motor Ahmad Umarudin tiba-tiba terhenti. Di jalan sepi saat memasuki wilayah terpencil di Kecamatan Sadang, Kebumen, Jawa Tengah, mendadak babi hutan lewat.
Setelah melintas di jalan kecil yang kanan kirinya hutan, Umar --panggilan akrab Ahmad Umarudin-- pun melanjutkan perjalanannya. Ia ingin mengunjungi salah satu rumah warga yang kebetulan menunggak iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan. Sepeda motornya tak mampu lagi menjangkau rumah terpencil itu, sehingga dia melanjutkan dengan jalan kaki.
"Begitulah kondisi lapangan di mana saya bertugas. Bertemu babi hutan, kemudian melanjutkan dengan jalan kaki adalah hal biasa. Tetapi hal itu harus saya lakukan untuk memberikan edukasi dan pengertian kepada peserta BPJS Kesehatan mandiri. Saya datangi, karena dia tidak membayar iuran selama beberapa bulan. Kalau tidak bayar, maka bisa jadi mereka tidak mendapat jaminan lagi," ungkapnya.
Kedatangan Umar sebagai kader BPJS Kesehatan kerap dipandang sebelah mata.
"Tidak jarang saya dimaki atau dibentak. Ya saya dengarkan saja. Begitu selesai, emosi agak reda, mulailah saya menerangkan, memberikan edukasi mengenai pentingnya membayar iuran BPJS Kesehatan. Yang utama saya sampaikan adalah iuran BPJS Kesehatan itu untuk proteksi kesehatan mereka sekeluarga, agar tidak khawatir dengan dana ketika ada yang sakit," katanya.
Umar mengungkapkan, edukasi kepada masyarakat sangat penting, karena sering terjadi kesalahpahaman.
"Di wilayah kerja saya yang terpencil, sinyal telepon dan televisi susah, warga kerap salah paham. Ada yang tidak dapat membedakan antara BPJS mandiri dengan BPJS Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk warga tidak mampu. Yang ikut secara mandiri merasa seperti BPJS KIS yang gratis. Hal inilah yang kadang menjadi faktor mengapa ada yang menunggak. Namun demikian, ada juga yang tidak memiliki alasan. Apalagi, jika anggota keluarganya cukup banyak. Misalnya, ada satu keluarga harus iuran sebanyak 10 anggota. Kalau untuk mandiri kelas tiga, maka iurannya cukup mencapai Rp255 ribu, karena setiap orang Rp25.500," jelasnya.
Namun, kata Umar, kuncinya ialah pendekatan dan edukasi kepada mereka. Dengan kegigihannya, Umar setiap bulan bisa mampu menarik sekitar Rp50 juta dari tunggakan peserta.
Kisah yang hampir mirip juga dialami oleh Irfan Ramadhan, kader BPJS Kesehatan yang bertugas di Kecamatan Puring, Kebumen.
Baca juga: Wagub NTB Raih TOP Eksekutif Muslimah 2019
"Ada peserta yang menunggak beberapa bulan. Suatu ketika, suaminya tiba-tiba sakit. Dia bingung dan meminta saya untuk menguruskan agar kartu BPJS Kesehatan diaktifkan kembali setelah melunasi tunggakannya. Ya, karena menunggak, akhirnya ada denda. Dengan adanya peristiwa itu, dia sampai sekarang aktif lagi iuran setelah mengetahui manfaat kartu BPJS Kesehatan," paparnya.
Irfan mengatakan, dirinya juga menampung berbagai macam keluhan dari peserta, entah pelayanan faskes, dokter BPJS, rujukan sampai bagaimana cara dan di mana membayar iuran.
Kegigihan Umar dan Irfan mendapat penghargaan dari BPJS Kesehatan. Mereka bersama satu kader BPJS lainnya yakni Sukron Baidowi mendapat penghargaan sebagai kader berprestasi asal Kebumen sebagai 10 besar nasional.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kebumen, Wahyu Giyanto, mengatakan, tiga kader yang mendapat penghargaan karena masuk 10 besar nasional, telah mendapat pembekalan bagaimana upaya pendekatan dan edukasi kepada masyarakat.
"Sampai sekarang, ada 80 kader yang direkrut. Dengan menerjunkan mereka, Kebumen yang tingkat kolektabilitasnya di bawah 60% kini telah melonjak menjadi 76% dari jumlah peserta mandiri 130 ribu lebih. Kemudian untuk Purworejo dari peserta mandiri sebanyak 83 ribu lebih, tingkat kolektabilitas mencapai 68% dari sebelumnya kisaran 60%. Sedangkan di Wonosobo, dari sebelumnya 40% kini telah meningkat jadi 50% dengan jumlah kepesertaan 88 ribu lebih," jelas Wahyu.
Dengan melakukan perekrutan kader memang berdampak signifikan menaikkan prosentase kolektabilitas iuran.
"Hingga akhir 2019 mendatang, kami menargetkan tingkat kolektabilitas mencapai 85%. Sekarang, para kader yang kebanyakan di Kebumen akan digeser ke Wonosobo untuk menaikkan tingkat kolektabilitasnya. Mereka akan bekerja di wilayah-wilayah perbatasan salah satunya di sekitar Waduk Wadaslintang," katanya. (OL-1)
Pemprov Jawa Tengah menggelar festival buku selama 16 hari dengan 6.500 koleksi untuk meningkatkan minat baca masyarakat.
Sejumlah daerah di Jawa Tengah seperti Semarang, Pati, dan Salatiga belum menerapkan kebijakan WFH pada Jumat (10/4) demi menjaga pelayanan publik.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mencatat penyaluran KUR perumahan di Jawa Tengah awal 2026 mencapai sekitar Rp2,3 triliun.
GUBERNUR Jawa Tengah Ahmad Luthfi menghadirkan langsung pimpinan KPK untuk memberikan arahan dan pembekalan kepada para kepala daerah dan DPRD di wilayahnya.
Akan tetapi, katanya, mulai Kamis ini, kondisi atmosfer menunjukkan peningkatan pertumbuhan awan yang berpotensi memicu hujan di wilayah Cilacap dan sekitarnya.
SEJUMLAH pemudik Lebaran 2026 yang pulang ke Jawa Tengah (Jateng) mengaku merasakan hasil geliat pembangunan yang ada di provinsi ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved