Tetap Bersatu di Pilkada Serentak 2020

MASA-MASA indah saat bekerja untuk pasangan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin membuat Tim Kampanye Daerah Jawa Barat enggan segera berpisah. Para politikus gabungan sejumlah partai itu melirik Pilkada Serentak 2020 sebagai arena kerja sama berikutnya.

"Ada arahan dari pusat untuk terus menjaga komunikasi. Kami yakin koalisi di masa pemilihan presiden bisa juga dilakukan pada Pilkada 2020 di sejumlah daerah di Jawa Barat," papar juru bicara TKD Jokowi-Maruf Amin, MQ Iswara, kemarin.

Tahun depan, pilkada serentak di Jawa Barat akan digelar di delapan daerah, yakni Kabupaten Bandung, Pangandaran, Karawang, Indramayu, Cianjur, Tasikmalaya, Sukabumi, dan Kota Depok.

Politikus Partai Golkar itu mengaku sudah ada pembicaraan awal menghadapi pilkada serentak. Koalisi yang sama dinilai akan menguntungkan dalam menghadapi pertarungan politik di tingkat daerah ini.

Dari sejumlah daerah, kemarin, dilaporkan Komisi Pemilihan Umum bergiat menyiapkan pembahasan anggaran. "Kami sudah minta semua KPU di kabupaten dan kota untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait anggaran. Persiapan tahapan pilkada serentak harus dilakukan jauh-jauh hari," papar Ketua KPU Jawa Tengah Yulianto Sudrajat.

Tahun depan, Jawa Tengah menjadi provinsi terbanyak kedua yang akan menggelar pilkada tingkat kabupaten/kota. Ada 21 kabupaten/kota yang harus melakukan penggantian kepala daerah.

Anggaran

Imbauan itu ternyata sudah dilakukan KPU kabupaten/kota. Ketua KPU Pekalongan Abi Rizal, misalnya, sudah mengajukan anggaran Rp35 miliar.

Ajuan dana yang mencapai Rp500 miliar diusulkan KPU Kalimanten Tengah yang akan menggelar pemilihan gubernur. "Dari dana itu, sebesar Rp356 miliar merupakan kebutuhan KPU dan Rp122 miliar untuk Bawaslu," papar Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri.

Dana akan terbagi dua tahap, yakni APBD Perubahan 2019 dan dari anggaran murni APBD 2020. "Dana awal tidak besar. Pada tahap kedua ditingkatkan," tandasnya.

Di Nusa Tenggara Timur, 9 KPUD bersiap mengelar pilkada serentak. "Kami membantu penyusunan anggaran yang mereka lakukan," kata Ketua KPU NTT Thomas Dohu.

Sejumlah KPUD juga menyatakan sudah mengajukan usulan anggaran. KPUD Kota Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, meminta dipasok Rp85 miliar, KPUD Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, mengajukan Rp29 miliar, Bangka Selatan Rp20 miliar, dan Bangka Barat Rp16 miliar. Angka yang cukup besar diajukan KPUD dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya yang meminta pasokan total Rp121 miliar.

Di sisi lain, lima anggota KPU Kota Palembang harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Palembang, hari ini. Mereka dijerat dengan kasus dugaan tindak pidana pemilu karena tidak menggelar pemungutan suara lanjutan seperti yang direkomendasikan Bawaslu Sumatra Selatan.

"Kami sudah menonaktifkan kelima anggota KPU Palembang. Sesuai aturan status mereka nonaktif untuk sementara," papar Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana.

Tak ingin ketinggalan dengan kehangatan pesta pilkada serentak, para calon kepala desa di Brebes, Jawa Tengah, juga terus mematut diri. Pada Desember, 108 desa akan melaksanakan pilkades serentak. Pemkab Brebes memastikan pilkades akan dilakukan secara electronic (e-voting). Mereka sudah merangkul Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. "Dengan e-voting bisa dijamin keamanan data dan informasi," ujar Bupati Brebes Hj Idza Priyanti. (AS/SS/PO/BB/AD/DW/JI/N-2)