Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah fokus melakukan pengawasan berbagai bentuk kampanye pada Pemilu 2019 pascagempa di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong.
"Dalam melakukan pengawasan kampanye, harus bijaksana dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, seperti yang dipesan oleh anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Petalolo," kata anggota Bawaslu Provinsi Sulteng Sutarmin di Palu, Rabu (10/10).
Jika ada bantuan, seperti tenda berlogo parpol, menurut Sutarmin, tidak harus menjadi temuan karena pengungsi korban gempa dan tsunami sangat membutuhkannya. Akan tetapi, pihaknya tidak akan membiarkan, atau tetap melakukan klarifikasi.
Bawaslu Provinsi Sulteng telah menerima laporan atas parpol yang memberikan bantuan berlebihan di Kecamatan Palu Barat. Bahkan, pengawas setempat sudah mengingatkan parpol tersebut.
Ia mencontohkan susu bayi yang harganya melebihi dari ketentuan dalam PKPU. Namun, karena itu kebutuhan, ada kebijaksanaan dalam mengawasinya.
Menurut Sutarmin, jika ada politisasi anggaran atau bantuan dalam jumlah besar, perlakuannya tidak akan sama.
Ia mengingatkan bantuan kepada pengungsi jangan sampai berlebihan dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, dalam satu daerah, parpol memberikan bantuan baju berlogo parpol yang tidak dibutuhkan masyarakat.
"Kami tetap menghimbau dan tetap akan memanggil para pihak yang diduga melakukan pelangaran pemilu untuk dimintai penjelasannya," kata Sutarmin.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Ketua NasDem Sulteng Aristan mengatakan bahwa parpol turut mengambil peran dalam tanggap darurat. NasDem hadir di tengah-tengah masyarakat, sejak hari pertama evakuasi sampai penyaluran sembako dan makanan kepada masyarakat.
"Ini urusan kemanusian yang harus direspons, dan tidak membatasi ruang gerak parpol," katanya.
Jika bantuan sosial itu ada efek elektoral dan efek politik, menurut dia, itu urusan lain dan tidak bias dihindarkan karena masyarakat yang menilai kerja-kerja tersebut.
Sementara itu, Ketua Partai Hanura Sulteng Hadiyanto Rasyid menegaskan bahwa kerja-kerja sosial oleh parpol saat ini merupakan hal yang biasa di daerah bencana.
Menurut dia, mereka yang turun ke tengah masyarakat, baik para calon anggota legislatif maupun parpol, karena atas dasar kepedulian dan rasa ikhlas untuk membantu korban gempa dan tsunami. (OL-3)
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Pemerintah merencanakan untuk mendirikan 'Kota Palu Baru' karena kerusakan akibat gempa yang terjadi sulit untuk dibangun seperti semula.
Terjadi hambatan di lapangan, seperti bongkar muat manual yang cukup menyita waktu, pengangkutan dari lapangan ke gudang, serta pemindahan logistik tersebut dari gudang ke truk.
Meski beribadah di luar gedung gereja, hal itu tidak mengurangi kekhusyukan ibadah mereka itu. Tampak warga gereja melaksanakan kebaktian dengan tetap bersemangat.
Paket pinjaman mencakup pemberian uang tunai kepada 150.000 keluarga miskin yang terdampak bencana alam untuk jangka waktu 6 bulan hingga setahun.
Bagi KPM PKH yang kartu dan buku tabungannya hilang atau rusak, dinas sosial akan mengeluarkan surat rekomendasi ke Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) untuk diberikan kartu ATM pengganti.
Dari sisi instrumen pembiayaan, pemerintah pekan depan akan membahas anggaran rehabilitasi dan dekonstruksi bersama dewan. Mereka akan belajar dari instrumen baru pendanaan pascabencana dari Filipina, Meksiko, Kolombia, Cile, dan lainnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved