Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
BAWASLU Nusa Tenggara Timur merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) di 27 tempat pemunggutan suara (TPS) yang tersebar di tujuh kabupaten. Jumlah TPS yang akan melakukan pencoblosan ulang tersebut bertambah dari rekomendasi Bawaslu sehari sebelumnya yakni, 23 TPS.
"Ditemukan pelanggaran selama proses pemunggutan suara sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemilihan suara ulang," kata Komisioner Bawaslu NTT Yemris Fointuna, Sabtu (30/6).
TPS yang coblos ulang tersebar di Alor tiga TPS, Sumba Barat Daya dua TPS, Kupang lima TPS, Belu satu TPS, Timor Tengah Selatan 12 TPS, Malaka satu TPS, dan Rote Ndao tiga TPS.
Adapun pelanggaran yang ditemukan panwas antara lain pemilih dari mencoblos di TPS di kabupaten lain tanpa membawa formulir A5, petugas KPPS dan saksi mencoblos surat suara, serta KPPS dan panwas membuka kotak suara tanpa diketahui saksi.
Yemris mengatakan rekomendasi PSU sudah disampaikan oleh panwas kecamatan dan panwas kabupaten kepada KPU di kabupaten melalui panitia pemilihan kecamatan (PPK). (OL-5)
PANITIA Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kunci
Ketua DPD Perindo Palu, Andono Wibisono mengatakan, penyerahan B.1-KWK dilakukan DPP dalam forum Mukernas.
Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) merilis hasil survei terkait peta elektoral Pilkada Kabupaten Lombok Timur 2024. Elektabilitas M. Syamsul Luthfi menempati urutan tertinggi.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa hanya ada dua pasangan calon (paslon) yang akan bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved