Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PROSES distribusi logistik pilkada di seluruh daerah di Papua telah dilakukan dengan bantuan Polri sehingga dalam beberapa hari ke depan, Papua sudah bisa menggelar Pilkada.
"Pilkada Papua kemungkinan 1-2 hari ini bisa dilaksanakan. Logistik sudah bisa dikirim ke lokasi," kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menyampaikan hal itu di Jakarta, Jumat (29/6).
Secara umum, kata Setyo, kondisi geogragis di luar Jawa, seperti di Papua dan Kalimantan Barat (Kalbar) memang tidak mudah dijangkau. Ia mencontohkan wilayah Krayan, Kalbar di ketinggian 1200 meter dpl. Di lokasi tersebut tidak ada kendaraan umum mobil dari Indonesia.
"Yang ada hanya mobil dari Brunei Darussalam. Hanya saja tiap masuk Indonesia pasti plat mobilnya dicopot. Dari Indonesia ke Krayan juga harus menggunakan pesawat,"kata Setyo.
Demikian juga di perbatasan Sintang, Kalbar-Serawak, menurut dia, medannya juga berat. "Contoh perbatasan kita di Sintang itu Kalbar dengan Serawak, ini lebih berat lagi bawa kotak-kotak (logistik) ini," katanya. (OL-5)
PANITIA Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kunci
Ketua DPD Perindo Palu, Andono Wibisono mengatakan, penyerahan B.1-KWK dilakukan DPP dalam forum Mukernas.
Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) merilis hasil survei terkait peta elektoral Pilkada Kabupaten Lombok Timur 2024. Elektabilitas M. Syamsul Luthfi menempati urutan tertinggi.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa hanya ada dua pasangan calon (paslon) yang akan bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved