Teken MoU dengan BGN, BUMD DKI Kini Jadi Pemasok Bahan Pangan Makan Bergizi Gratis

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menandatangani nota kesepakatan (MoU) Pemprov DKI Jakarta dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tentang Sinergi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam seremoni tersebut, disepakati mulai saat ini badan usaha milik daerah (BUMD) bisa menjadi pemasok bahan pangan untuk disalurkan ke satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang memproduksi menu-menu MBG.

"Salah satu yang kita tandatangani adalah karena persoalan rantai pasok di Jakarta ini memang menjadi persoalan yang harus dikelola dengan baik. Saya yakin supply chain atau rantai pasok yang berkaitan dengan kebutuhan Badan Gizi ini dikelola dengan baik," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (9/1).

Baca juga : Pramono Desak Polisi Kembalikan Mesin Pengolah Beras Food Station

Ia menilai, kerja sama ini diperlukan untuk menjaga pasokan bahan makanan dalam keberlangsungan program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Menurut Pramono, pengelolaan rantai pasok yang baik menjadi kunci dalam menjaga stabilitas inflasi Jakarta. Sementara, Kepala BGN Dadan Hindayana menguraikan, saat ini sebanyak 475 atau 60 persen dari kebutuhan SPPG di Jakarta telah melayani MBG ke sekolah-sekolah.

Kini, sekitar 566 SPPG tengah berproses untuk mulai beroperasi. BGN menargetkan lebih dari 1.000 SPPG melayani MBG selama dua bulan ke depan.

Baca juga : Pengawas Gizi, Pengawas Keuangan dan Asisten Lapangan Harus Ngecek Bahan Baku Sebelum Dimasak

"Bahkan ada beberapa kecamatan di Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara yang awalnya kurang peminat (menjadi SPPG), sekarang sudah penuh dalam waktu yang singkat," ucap Dadan.

Dari proyeksi tersebut, Dadan menilai upaya menjaga ketersediaan bahan pangan untuk program MBG di wilayah Ibu Kota menjadi penting. Mengingat, berbeda dari daerah lain, Jakarta bukan daerah penghasil pangan karena keterbatasan lahan pertanian.

"Yang jauh lebih penting ke depan adalah bagaimana memenuhi rantai pasok. Yang ini akan menjadi isu yang cukup dominan karena pembelian SPPG cukup masif dan kita harus menjaga agar kebutuhannya bisa terpenuhi tapi harganya tetap bisa kita kendalikan," pungkasnya. (Far/P-3)