Kementerian PPPA: Aborsi Ilegal Pelanggaran Serius Hak Hidup Anak

KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) menegaskan bahwa praktik aborsi ilegal merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi anak. Hal ini merespons pengungkapan sindikat aborsi ilegal di sebuah apartemen di Jakarta Timur yang menelan ratusan korban janin.

Perwakilan Kemen-PPPA, Atwirlany Ritonga, menyatakan bahwa hak untuk hidup merupakan hak paling mendasar yang dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Kasus ini menjadi alarm keras bagi perlindungan anak di Indonesia.

"Kasus ini merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak anak, terutama hak untuk hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014)," ujar Atwirlany dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (17/12).

Baca juga : Kedok Klinik Resmi, Praktik Aborsi Ilegal Jaktim Raup Omzet Rp2,6 Miliar

Pihaknya mengaku sangat prihatin melihat data yang diungkap Polda Metro Jaya, di mana praktik tersebut telah menggugurkan sedikitnya 361 janin atau calon bayi. Sebagai tindak lanjut, Kemen-PPPA akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi terkait guna memastikan proses hukum berjalan tegas dan memberikan efek jera.

"Selain itu, kami juga menyoroti pentingnya edukasi bagi masyarakat, terutama bagi para perempuan dan remaja, agar tidak terjerumus ke dalam praktik-praktik ilegal yang sangat membahayakan nyawa dan kesehatan ini," imbuhnya.

Tanggung Jawab Kolektif
Atwirlany juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan keberanian dalam melaporkan adanya indikasi praktik serupa di lingkungan sekitar. Menurutnya, negara harus hadir menjamin perlindungan anak sejak dalam masa kandungan.

Baca juga : Polda Metro Jaya Ringkus Sindikat Aborsi Ilegal di Apartemen Jakarta Timur

"Perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara harus hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan haknya, bahkan sejak dalam kandungan," tegasnya.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya membongkar praktik aborsi ilegal di sebuah apartemen di Jakarta Timur yang telah beroperasi sejak 2023. 

Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Edy Suranta Sitepu, mengungkapkan skala praktik tersebut berdasarkan data pasien yang ditemukan. "Sudah berlangsung dari 2023 sampai dengan November 2025, dengan pasien sebanyak 361 orang," kata Edy.

Dalam kasus tersebut, kepolisian telah menetapkan tujuh orang tersangka dengan berbagai peran, mulai dari eksekutor, asisten, hingga pengelola situs web untuk memasarkan jasa ilegal tersebut. 

"Sedangkan dua pria berinisial LN mencari serta menyewa tempat aborsi dan YH berperan sebagai pengelola admin situs," pungkas Edy. (Ant/P-2)