Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DINAS Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta telah menindaklanjuti viralnya video lima siswi SMP yang membuat lelucon terkait Palestina di restoran cepat saji. Mereka diminta melakukan wajib lapor ke sekolah selama satu minggu.
"Langkah yang kami akan lakukan saat ini pertama untuk para siswa (adalah) wajib lapor ke sekolah selama satu minggu ya ada guru BK," ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdik DKI Jakarta Budi Awaluddin saat konferensi pers di Gedung Disdik DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Juni 2024.
Selain itu, Budi memastikan bahwa pihaknya bakal melakukan pembinaan kepada lima siswi itu. Pihaknya turut menggandeng Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP).
Baca juga : Disdik DKI Berikan Sanksi pada 5 Siswi SMPN 216 Jakarta Pembuat Lelucon Palestina
"Kami siapkan dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) konselor dan juga dari Kanwil Kemenkumham, dari kepolisian, dan juga dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk melakukan pembinaan kepada adik-adik kita ya selama satu minggu di sekolah," rinci Budi.
Budi juga akan melakukan pembinaan kepada pihak sekolah. Secara total, terdapat empat sekolah yang terlibat.
"Agar tentunya pembinaan kebangsaan ini melekat kepada diri kita sehingga toleransi kerukunan persatuan dan kesatuan itu terjalin di sekolah. mungkin itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan," tambahnya.
Baca juga : Disdik DKI: Siswi SMPN 216 Jakarta yang Bercanda soal Palestina Meminta Maaf
Lebih lanjut, Budi meminta maaf atas kejadian ini. Ia berharap, tak ada lagi peristiwa yang serupa yang terjadi.
"Kami atas nama orang tua siswa yang terkait video yang viral dan juga atas nama siswa-siswa mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya (atas) kejadian video yang viral dan menyinggung masyarakat Indonesia," pungkasnya.
Sebelumnya, video yang memperlihatkan empat orang mengolok-olok Palestina sembari menyantap makanan di sebuah restoran cepat saji viral di media sosial. Terbaru, perekam video merupakan pelajar SMP 216 Jakarta.
Pihak SMP 216 Jakarta menyayangkan dan mengecam perilaku dalam video tersebut. Siswi SMP 216 Jakarta itu telah dipanggil ke sekolah beserta orang tuanya. (Z-7)
Murid harus memberitahu kepada guru serta petugas dalam sekolah jika ada orang tidak dikenal datang menjemput.
Sekolah Citra Kasih, Citra Garden Jakarta menggelar kegiatan open house
KEJAKSAAN memeriksa Kepala SMPN 19 Kota Depok dalam dugaan kasus penyalagunaan wewenang manipulasi nilai rapor puluhan siswa agar masuk SMA-SMK Negeri Tahun Ajaran 2024-2025.
Gedung olahraga SMPN 1 Buduran tertimpa drum yang terlempar akibat ledakan kebakaran yang terjadi di pabrik cat Avian.
RIBUAN anak usia sekolah di Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) tak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA-SMK.
KEJAKSAAN Negeri atau Kejari Kota Depok mengagendakan pemanggilan 53 saksi kasus korupsi jual beli nilai rapor siswa SMPN Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), Tahun Ajaran 2024-2025.
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menjelaskan pemutusan kontrak guru honorer adalah langkah dari Disdik mendata guru honorer secara akurat.
Komisi X DPR mengkritik pemecatan sepihak terhadap seratusan guru honorer di Jakarta yang dilakukan melalui sistem 'cleansing'.
Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan didorong untuk direvisi untuk pemerataan pendidikan gratis di tingkat SD hingga SMA.
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) membatalkan pemutusan kontrak terhadap sejumlah guru honorer.
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved