Pemerintah Jakarta Menunggu Aturan Turunan UU DKJ Sambil Mempersiapkan Kota Global

PEMERINTAH Provinsi Jakarta saat ini sedang menanti petunjuk lebih lanjut mengenai peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ). Walaupun begitu, mereka terus mempersiapkan Jakarta sebagai sebuah pusat kota global.

"Kami masih menunggu. Akan ada peraturan teknis yang diterbitkan dua tahun setelahnya untuk mengatur konsep Jakarta ke depan," ujar Tri Indrawan, Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jakarta, saat dihubungi pada Selasa (30/4).

Tri menyatakan bahwa Jakarta berencana untuk menjadi sebuah kota global, terutama dengan meningkatkan sinergi dalam transportasi dan menjadikan kota tersebut lebih layak huni.

Baca juga : Proses Pergantian KTP DKI Menunggu UU DKJ Diterapkan

"Termasuk dalam upaya tersebut adalah menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai dan mudah dijangkau serta meningkatkan ekosistem teknologi informasi," tambahnya.

Tri juga menyebutkan bahwa upaya-upaya tersebut sedang dilakukan, mulai dari meningkatkan sinergi dalam transportasi hingga meningkatkan kelayakan hunian di Jakarta.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang DKJ. Salah satu poin penting dalam peraturan tersebut adalah mengatur mengenai peralihan status ibu kota dari Jakarta ke Nusantara.

UU DKJ ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 25 April 2024 dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada tanggal yang sama. (Z-10)