Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana akan mengolah sampah alat peraga kampanye (APK) Pemilu 2024 menjadi bahan bakar alternatif.
Kini APK yang sudah diturunkan jajaran Pemprov DKI masih disimpan dan bisa diambil peserta Pemilu 2024.
“Jadi ada batas waktu harinya. Jangan lama-lama kalau memang ada niat mau mengambilnya. Adapun urusan selanjutnya tugas kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta,” ujar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kepada wartawan, Jumat (16/2).
Baca juga : Heru Budi Diminta Tegas Instruksikan Satpol PP DKI Cabut APK yang Melanggar
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, mengatakan, limbah APK yang tidak diambil peserta Pemilu 2024 akan ditampung di tempat saringan sampah.
Setelah itu, sampah APK tersebut akan dicacah dan diolah menjadi refuse derived fuel (RDF), dan bisa dijadikan bahan bakar alternatif untuk industri manufaktur.
“Kami tampung di tempat saringan sampah di Jl TB Simatupang. Nanti kita cacah semua. Hasilnya jadi RDF lagi,” kata Asep.
Baca juga : Bawaslu Minta Pemprov DKI Tindak APK Parpol yang Dipasang di Jalur Sepeda
“Kemarin sudah ditinjau offtaker. Mereka tidak masalah hasil cacahan dari APK itu,” ujarnya. Menurut Asep, rencana pengolahan ini sesuai dengan arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengimbau agar sampah APK Pemilu 2024 tidak langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir.
“Sesuai surat edaran Menteri LHK kita tidak membuang sampah APK langsung ke landfill,” ungkapnya. (Z-5)
Baca juga : Ahmad Sahroni Soroti Warna Tas Kain Sembako Murah DKI Menjurus ke Warna Khas Prabowo-Gibran
SE Nomor 3 tahun 2024 ini mendorong pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya-upaya penggunaan ulang atau pun daur ulang terhadap sampah APK
Alat peraga kampanye seperti baliho yang menjadi sampah visual selama masa kampanye beberapa waktu terakhir turut memberikan dampak negatif pada lingkungan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memperkirakan volume sampah yang dihasilkan dari gelaran Pemilu 2024 paling sedikit mencapai 784 ribu meter kubik atau 392 ribu ton.
ANGGOTA Fraksi NasDem di DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengapresiasi upaya Bawaslu DKI Jakarta dan Satpol PP DKI dalam membersihkan alat peraga kampanye (APK)
Sebanyak 309 ribu alat peraga lampanye (APK) berhasil dibersihkan Satpol PP.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjawab soal rumor dirinya diisukan maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku mempertimbangkan nama Heru Budi Hartono untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan bakal mengembalikan Jakarta seperti masa kepemimpinan Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta.
4.000 guru tersebut masuk di data guru dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang diangkat langsung oleh kepala sekolah dan sebagian besar belum memilki Dapodik.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menjelaskan pemutusan kontrak guru honorer adalah langkah dari Disdik mendata guru honorer secara akurat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved