Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
RIBUAN personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta menurunkan alat peraga kampanye (APK) secara serentak di lima wilayah kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu pada Sabtu (10/2) malam hingga Minggu (11/2) dini hari.
Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Arifin memastikan APK sudah bersih pada masa tenang untuk menjaga situasi tetap kondusif pada Minggu (11/02) hingga Selasa (13/02) mendatang.
"Masa tenang adalah masa tidak diperbolehkan adanya aktivitas atau kegiatan berkampanye menjelang pemilihan umum. Sebanyak 2.300 personel kami kerahkan pada kegiatan tersebut Penurunan APK ini kami lakukan dengan menyisir jalan-jalan lingkungan dan jalan protokol di Jakarta," ujar Arifin melalui keterangan tertulis, Minggu (11/2).
Baca juga : Parpol Harus Turunkan APK Pemilu 2024 Sebelum Masa Tenang 11 Februari
Ia menjelaskan, adapun kegiatan penurunan APK yang dilakukan tadi malam bersinergi dengan berbagai unsur seperti wali kota, camat, lurah, masyarakat, TNI/Polri, KPU, Bawaslu, serta tim perwakilan partai politik (parpol), tim calon legislatif (caleg), dan tim pasangan calon (paslon) lainnya.
Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023.
Ia menambahkan, armada operasional dari berbagai perangkat daerah seperti mobil crane juga digunakan untuk memudahkan jangkauan pada saat penurunan APK.
Baca juga : Bawaslu Lembata Tertibkan Alat Peraga Kampanye di Kota Lewoleba
Adapun kegiatan dilakukan di jalan protokol yakni Jalan Medan Merdeka, Patung Tani, Jalan Thamrin-Sudirman, kawasan Semanggi, Jalan S. Parman, Jalan Rasuna Said, dan Jalan M. T. Haryono.
Selain itu, penurunan APK juga menyasar jalan lingkungan, jembatan layang (flyover), jembatan penyeberangan orang (JPO), serta fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) lainnya di Jakarta.
“Kita perlu memperhatikan faktor keselamatan. Oleh karena itu, kami juga menyiapkan mobil crane apabila ada APK yang dipasang di tempat ketinggian. Mari bersama kita ciptakan suasana yang tertib dan kondusif memasuki masa tenang dan menghadapi hari pemungutan suara Pemilu 2024,” pungkasnya. (Z-1)
SE Nomor 3 tahun 2024 ini mendorong pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya-upaya penggunaan ulang atau pun daur ulang terhadap sampah APK
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana akan mengolah sampah alat peraga kampanye (APK) Pemilu 2024 menjadi bahan bakar alternatif.
Letkol Czi Slamet Riyadi merasa menjadi korban hoaks atas munculnya spanduk kampanye bergambar dirinya dan pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran di tengah sawah.
VIRAL, sebuah papan baliho milik Partai Solidaritas Indonesia yang dibawa seorang pengendara sepeda motor jatuh dan menimpa pengendara motor lainnya di Jakarta Barat.
TransJakarta, Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), serta JakLingko harus bersih dari atribut dan alat peraga kampanye.
HARI pertama, Selasa (28/11) dimulainya masa kampanye pemilu, di wilayah Kabupaten Gianyar, Bali, yang selama ini dikenal sebagai basis banteng alias PDI Perjuangan, masih sepi.
Pelanggaran saat masa tenang terkait politik uang.
AMPLOP berwarna putih yang ditemukan di rumah seorang oknum aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, terduga pelaku politik uang (money politics),
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan pihaknya bakal mendalami naiknya konten siniar dengan bintang tamu peserta pemilu di masa tenang.
Bawaslu menyoroti dugaan kampanye yang dilakukan selama masa tenang. Salah satunya adalah pemasangan billboard SBY bertajuk 'Masih Ingat Saya? pada masa tenang.
Kegiatan pembersihan APK Pemilu 2024 bersinergi dengan berbagai unsur seperti pemerintah kota, camat, lurah, masyarakat, TNI/Polri, KPU.
Rahmat Bagja mengakui pihaknya kekurangan pasukan untuk mengawasi jalannya kampanye metode rapat umum atau kampanye akbar yang bakal dimulai pada Minggu (21/1) sampai Sabtu (10/2)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved