Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BAWASLU Jakarta Pusat mengirimkan kembali surat undangan untuk pemeriksaan kepada pihak calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka terkait dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan putra pertama Presiden Joko Widodo itu.
Surat undangan itu akan dikirim ke dua alamat yakni ke alamat Tim Kampanye Nasional (TKN) dan kediaman Gibran di Solo, Jawa Tengah. Pemanggilan dijadwalkan kembali pada Rabu (3/1).
“Pemanggilan ulang ada. Hari ini suratnya akan kami kirim. (Pemeriksaannya) besok,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat Dimas Triyanto, di kantor Bawaslu Jakarta Pusat, Selasa (2/1).
Baca juga : Respons DKPP, Bawaslu Sebut Pencalonan Gibran Tidak Bermasalah
Dia pun membantah bahwa Bawaslu Jakarta Pusat belum mengirimkan surat undangan pemanggilan yang dijadwalkan hari ini. Surat undangan pertama sudah dikirimkan ke alamat TKN dan diterima oleh anggota TKN. Bawaslu Jakarta Pusat pun memiliki bukti tanda terima surat undangan tersebut yang ditandatangani oleh anggota TKN yang menerima surat.
"Intinya kami sudah mengirim surat itu kan ke kantor yang di Slipi. Ini kan sudah ada tanda terimanya. Tanda terima surat ini,” ujar Dimas.
Sebelumnya, Gibran dijadwalkan untuk diperiksa Bawaslu Jakarta Pusat hari ini terkait dugaan pelanggaran kampanye bagi-bagi susu di area Car Free Day (CFD) di kawasan Jalan MH Thamrin dan Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Minggu (3/12/2023) lalu. Selain dugaan pelanggaran kampanye di CFD, Gibran juga akan diperiksa terkait dugaan pelanggaran kampanye terkait kehadirannya di acara Desa Bersatu yang diselenggarakan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu (18/11/2023). (Put/Z-7)
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
KPU diminta segera tuntaskan temuan Bawaslu soal ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi parpol
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
JUMLAH pelanggan lalulintas selama pelaksanaan Operasi Patuh Candi 2024 di seluruh jajaran Polda Jawa Tengah pada 15-28 Juli 2024 mencapai 125.428 kasus.
Polda Metro Jaya telah menindak 42.657 pelanggar lalu lintas selama 10 hari pelaksanaan Operasi Patuh Jaya 2024
Ditlantas Polda Metro Jaya menyatakan telah menegur ribuan pengendara yang melanggar aturan berlalu lintas dalam Operasi Patuh Jaya 2024 yang baru berlangsung sejak kemarin, Senin (15/7).
Polisi memaksimalkan menindak pelanggaran menggunakan kamera ETLE yang sudah terpasang. Nantinya, surat penilangan akan dikirim ke alamat pengendara sesuai data pelat nomor kendaraannya.
Ada sebanyak 10 juta pengendara yang terpantau melanggar lalu lintas terekam kamera electronic traffic law enforcement (ETLE).
Kelompok Kerja PBB menyatakan mantan Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, telah dipenjara secara sewenang-wenang dan melanggar hukum internasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved