Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
AKHIR tahun 2023 hanya tinggal menghitung hari. Upaya perubahan di Jakarta harus terus dijaga dan dipercepat demi keadilan bagi seluruh masyarakat. Jangan sampai apa yang telah dimulai, akhirnya malah tidak jelas.
Baca juga: Taslim: Dinamika Timnas Amin Selalu Sehat dan Saling Mengingatkan
Politikus NasDem, Ivanhoe Semen mengatakan, 2024 harus menjadi awal perubahan di Indonesia, terutama Jakarta. Kesejahteraan dan keadilan rakyat harus menjadi poin utama dalam menjalankan pemerintahan.
“Contoh sederhana warga Kampung Bayam. Sampai saat ini masih belum bisa menempati Kampung Susun Bayam yang sudah selesai di era Anies Baswedan,” katanya lewat keterangan yang diterima, Jumat (29/12).
Baca juga: Silaturahmi ke Muhammadiyah, Politikus NasDem Jalin Sinergi
Padahal, sambungnya, mereka merupakan warga yang terdampak program pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Sudah seharusnya hak warga Kampung Bayam mendapatkan haknya.
Di sisi lain, Ivan juga menyoroti, banyaknya acara seremonial yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Sementara permasalahan krusial di masyarakat, terabaikan dan cenderung tidak ada solusi.
“Kemacetan Jakarta diabaikan. Tidak ada solusi. Polusi di Jakarta disepelekan. Padahal keduanya sangat berdampak kepada kesehatan fisik dan mental warga Jakarta,” tegasnya.
Ivan sangat memberikan perhatian kepada sektor pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, Pemprov DKI harus memastikan ketersediaan pendidikan berkualitas dan terjangkau bagi seluruh warga Jakarta. Jangan lagi ada anak-anak Jakarta kesulitan mengakses pendidikan.
“Tidak ada lagi siswa kesulitan untuk mendapatkan bangku sekolah. Karena mendapatkan pendidikan adalah hak semua warga negara,” terangnya.
Untuk kesehatan, Ivan mengkhawatirkan masyarakat tidak mampu kesulitan mendapatkan pengobatan. Pada tahun depan, seharusnya BPJS melakukan evaluasi agar pelayanan tidak memandang kondisi ekonomi warga.
“Jangan sampai masyarakat tidak mampu malah semakin terbeban dengan adanya program ini. Atau tidak mendapatkan pelayanan layak. Apalagi lansia, mereka harus mendapatkan prioritas,” beber Ivan.
Ketua Bidang Hubungan Sayap dan Badan DPP Partai NasDem ini mengingatkan, permasalahan stunting, tawuran hingga program subsidi pangan harus menjadi prioritas. Jangan sampai masyarakat harus menunggu lama untuk hak yang seharusnya mereka terima.
“Untuk itu tahun 2024, masyarakat Jakarta seharusnya bisa menentukan sikap dengan memilih calon yang akan mengawal hak-hak mereka. NasDem bersama Anies Baswedan akan berjuang memprioritaskan itu,” pungkas calon legislatif Dapil V DKI Jakarta itu. (P-3)
Pelaku membujuk korban untuk menyerahkan uang sebesar Rp1,5 miliar lebih dengan dalih menyewakan lokasi tambang. Ternyata, lokasi tambang yang dimaksud oleh pelaku itu milik orang lain.
Caleg terpilih dapat mendaftaran diri dalam kontestasi Pilkada 2024. Kendati demikian, mereka harus mengundurkan diri sebagai caleg terpilih.
Calon anggota legislatif terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terancam tidak dilantik.
KPK menyebut 6.969 calon legislatif (caleg) terpilih) Pemilu 2024 belum menyerahkan LHKPN. KPU tak akan melantik caleg terplih jika belum melaporkan LHKPN
Upaya KPK dan KPU memastikan caleg bebas korupsi dengan mewajibkan penyampaian LHKPN dinilai masih memiliki celah.
Kewajiban caleg terpilih melaporkan LHKPN telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6/2024 mengenai penetapan calon terpilih.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved