Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Polisi berhasil menangkap tiga tersangka sindikat penjual Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk pelat khusus dan pelat rahasia palsu.
Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan Divisi Propam Polri terkait pelanggaran yang dilakukan kendaraan berpelat khusus atau rahasia. Laporan tersebut kemudian diteruskan ke Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan dilakukan penyelidikan.
Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Samian mengatakan, tiga tersangka yang sudah ditangkap yakni YY (44), HG (46) dan PAW (38). Satu tersangka lainnya berinisial IM (31) masih dalam pengejaran.
Baca juga: 'Koboi Jalanan' David Yulianto Sempat Gunakan Pelat Palsu Mobil Dinas Polri
"Kemudian terkait dengan modus operandi bahwa para tersangka ini sudah 18 kali membuat, menjanjikan bisa membuat STNK khusus atau rahasia yang ternyata adalah palsu, karena tidak terdaftar di database yang ada di Korlantas Polri," kata Samian dalam konferensi pers, Rabu (20/12).
Samian menuturkan saat ini pihaknya masih mengembangkan kasus tersebut. Termasuk mendalami pihak yang memesan dan menggunakan STNK pelat khusus dan pelat rahasia palsu itu.
Baca juga: Polisi Sebut Pelat Palsu Rubicon Kasus Penganiayaan untuk Hindari ETLE
"Siapakah pemakaiannya, apakah dikenakan atau tidak, saat ini sedang kami dalami, namun saat ini kita masih fokus siapa pembuatnya, sedangkan siapa pemesannya sudah kita lakukan pemanggilan dan tentunya kita akan mengikuti mekanismenya," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dirregident Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus menerangkan setidaknya ada tiga modus yang digunakan oleh sindikat tersebut dalam melakukan aksinya.
Pertama, para tersangka membuat STNK palsu dengan cara mencetak sendiri. Kedua, memanfaatkan lembar STNK yang seharusnya sudah dimusnahkan dengan menghapus data lama dan menggantinya dengan data baru.
"Modus ketiga jadi di teknologi ini, ada teknologi pengamanan yang gambar lalu lintas ini kayak uang di sini, ini dia bisa angkat, dia robek, dia haluskan dia angkat dia tempel ke STNK palsu yg masih kosong kemudian dia cetak," ucap Yusri.
Yusri juga mengungkapkan bahwa sindikat ini menjual STNK pelat khusus dan rahasia tersebut dengan harga puluhan juta rupiah.
"Dia jual Rp55 juta sampai Rp75 juta kepada orang yang memesan, makanya saya katakan ini pemalsuan," ujarnya.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 263 KUHP Juncto Pasal 56 KUHP dengan ancaman hukuman enam tahun penjara. (Z-10)
Ada operator Jak Lingko yang hanya memilki lima KP, tetapi ingin cepat mencapai angka 20 KP, sengaja memalsukan 15 lainnya.
Operasi Patuh Jaya dimulai hari ini, Senin (15/7). Para pengendara baik roda dua maupun roda empat diminta tak lupa membawa surat-surat kendaraan seperti SIM dan STNK saat berkendara.
POLISI masih mengembangkan kasus upaya penyelundupan 17 sepeda motor bodong (tanpa disertai surat sah) yang ditangkap sedang parkir di Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati,
Saran tersebut dilontarkan agar para produsen motor listrik di Tanah Air dan pemerintah tetap bersinergi membangun green Indonesia.
KETUA Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Imron Amin meminta Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti penyelidikan terhadap kasus pemalsuan pelat DPR RI.
Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Raden Slamet Santoso menegaskan pengendara tak bisa hanya melihatkan STNK Lewat video call saat ditilang.
Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut keduanya dengan hukuman masing-masing empat tahun dan dua tahun bui.
Korban membuat laporan ke Polda Metro Jaya dengan Nomor: 2750/V/YAN.2.5./2021/SPKT PMJ, tanggal 28 Mei 2021.
IPW mendesak Polri segera bertindak agar kasus tindak pidana yang sangat merugikan Katarina mendapat kepastian hukum.
Tersangka AJ dan EV kini sedang diproses di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, sementara EJ telah melarikan diri ke Australia.
Bareskrim Polri akan memeriksa korban kasus dugaan pemalsuan dokumen risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Sumsel Babel (BSB) pada Senin, 1 April 2024.
Setelah melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya dugaan pidana, polisi kemudian melaksanakan gelar perkara dan hasilnya dapat dinaikkan ke penyidikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved