Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DALAM rangka meningkatkan pengawasan kinerja di setiap organisasi perangkat daerah (OPD), Pemerintah Kabupaten Tangerang, menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) inspektorat Kabupaten Tangerang, selaku aparat pengawas internal pemerintah (APIP).
Rakorwasda yang dilaksanakan di ICE BSD, Jalan Grand Boulevard, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang pada Selasa (5/12) itu, sebagai penguatan peran APIP dalam pelaksanaan pengawasan untuk mewujudkan Good Governance.
"Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang pada tahun 2023 sudah baik. Karenanya kami harapkan pada 2024 nanti harus lebih baik lagi," kata Pj Bupati Tangerang, Andy Oni dalam sambutannya.
Baca juga: RSUD Kabupaten Tangerang Sediakan Layanan Konsultasi Jiwa untuk Caleg Gagal
Untuk itu, lanjut Oni, Rakorwasda dilaksanakan, karena keberadaanya sangat mendukung sinergitas pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi arah kebijakan pengawasan tahun 2024 di daerah.
Khususnya, tambah dia, dalam upaya penyusunan peta pengawasan yang harus dilaksanakan oleh
Inspektorat Kabupaten Tangerang, sebagai aparat pengawas internal pemerintah (APIP) di daerah dan merupakan garda terdepan dalam melakukan pengawasan.
Arah kebijakan pengawasannyapun, sambung Oni, merupakan suatu upaya konkrit dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan dan
pemerintah daerah.
Baca juga: HUT Kab Tangerang, LPKR dan Pemkab Tangerang Gelar Penjualan Beras Premium dengan Harga Terjangkau
Karenanya, kata dia, melalui kegiatan Rakorwasda tersebut diharapkan peningkatan kinerja pengawasan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 nanti semakin baik.
Senadapula dengan Kepala Inspektorat Kabupaten Tangerang,Titi wartini. Ia mengatakan hasil kinerja atau pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tangerang pada 2023 cukup baik, sehingga mendapat penghargaan atau sertifikat dari internasional organisasi for standardization (ISO), di bidang anti suap.
Karenanya, imbuh dia, Pj Bupati berharap, pelaksanaan pembangunan atau pemerintahan pada 2024 nanti harus benar-benar lebih baik. "Pj Bupati berharap, siapapun nanti yang menjabat sebagai bupati, kinerja maupun pembangunan di Kabupaten Tangerang lebih baik dan bebas dari korupsi," tanda dia.
Adapun kegiatan Rakerkesda yang bertema "Penguatan Peran APIP Dalam Pelaksanaan Pengawasan Untuk Mewujudkan Governance" tersebut dihadiri oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), Unsur BUMD, Camat dan lurah se Kabupaten Tangerang. (SM/S-4)
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
Swiss-Belresidences Kalibata menyalurkan hasil donasi paket iftar untuk pembangunan Musala Pesantren Bani Idris sebesar Rp13.504.132.
Akhir pekan ini, jalan-jalan ke Temu Bisnis Kemitraan Nasional Rantai Pasok (Kenarok) di Living World Alam Sutera, Tangerang Selatan, Banten, yuk!
KOALISI Indonesia Maju (KIM) sejak awal telah berkomitmen untuk tetap bersatu dalam pilpres dan pilkada. Komitmen ini semakin kuat saat pilpres usai dan berhasil menjadikan Prabowo Subianto
Pemerintah Provinsi Banten menargetkan seluruh warganya untuk mendapatkan pendidikan di bangku perguruan tinggi
DALAM rangka memperingati Hari Anak Nasional, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian meresmikan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio di SDN 1 Kubang Sepat, Citangkil, pada Selasa, 23 Juli 2024.
Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji menjadi wacana penting setelah Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan haji 2024
Pelaksana tugas (Plt) Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Raja Juli Antoni mengajukan permohonan penambahan anggaran sebesar Rp29,8 triliun
Formappi menilai revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) bentuk ekspresi ketidaknyamanan DPR terhadap sejumlah kewenangan MK.
Teten Masduki berharap pada momentum akhir masa jabatan DPR RI periode 2019-2024, RUU Perkoperasian bisa segera ditetapkan.
Langkah Presiden Jokowi memasukkan janji program Prabowo-Gibran dalam pembahasan APBN saat ini dinilai sangat politis dan berpihak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved