DPRD dan Pemkot Bogor Tetapkan APBD 2024 Fokus Pelayanan Dasar Masyarakat

DPRD Kota Bogor menggelar rapat paripurna dengan agenda penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor tahun anggaran 2024, Kamis (30/11).

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan dari tingkat komisi-komisi hingga Badan Anggaran, seluruh anggota DPRD Kota Bogor menyetujui penetapan APBD 2024 Kota Bogor.

Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, menyampaikan bahwa APBD 2024 Kota Bogor akan difokuskan untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat.

Baca juga: DPRD Kota Bogor Setujui Pengembangan Angkutan Berbasis Enegi Alternatif

Berdasarkan masukan yang disampaikan oleh DPRD Kota Bogor, Atang, menyebutkan DPRD Kota Bogor bersama TAPD Kota Bogor menyepakati untuk menyesuaikan beberapa pos belanja yang dikhususkan untuk menangani permasalahan anak, pelajar serta sekaligus dukungan untuk anak usia dini.

“DPRD Kota Bogor bersama dengan Pemerintah Kota Bogor menyepakati untuk penguatan program yang secara langsung dengan permasalahan sosial dan kemiskinan,” ujar Atang.

Guna mendukung program pelayanan dasar dan menyiapkan anggaran yang cepat tanggap, DPRD Kota Bogor memberikan catatan kepada Pemerintah Kota Bogor agar penggunaan BTT Tahun 2024 dengan nilai Rp98,5 miliar harus benar-benar dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk diketahui postur APBD 2024 Kota Bogor terdiri dari Pendapatan Daerah yang disepakati sebesar Rp3,035 triliun dan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,437 triliun serta Pendapatan Transfer sebesar Rp1,597 triliun.

Baca juga: DPRD Kota Bogor dan Perumda PPJ Bahas Pembangunan Pasar Jambu Dua

Sedangkan untuk Belanja Daerah disepakati sebesar Rp3,107 triliun dan Pembiayaan Daerah disepakati dengan rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp84,145 miliar, Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp12,294 miliar dan Pembiayaan Netto sebesar Rp71,851 miliar.

Dalam rapat paripurna, Wali Kota Bogor, Bima Arya, menyampaikan untuk pendapatan daerah, selain tetap meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah, Bima turut memerintahkan Dinas PMPTSP dan Dinas PUPR segera mengevaluasi SOP untuk mengakselerasi proses perizinan, khususnya Persetujuan Bangunan Gedung.

“Saya minta kepada dinas agar tidak ada yang bermain-main. Saya juga meminta kepada seluruh anggota dewan yang mengetahui ada ASN yang bermain agar segera dilaporkan ke Sekda, Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” kata Bima.

Lebih lanjut, Bima, menyampaikan didalam APBD 2024, DPRD Kota Bogor dan Pemkot Bogor menyetujui pengalokasian anggaran untuk melakukan pembangunan dua unit sekolah baru di Kecamatan Bogor Utara dan Kecamatan Bogor Timur, guna menjawab persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Bima juga memastikan bahwa program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tetap dilanjutkan dengan anggaran Rp33,3 miliar dan program bantuan siswa miskin sebesar Rp9 miliar.

Baca juga: Pengusaha asal Swiss dan Anggota DPRD Kota Bogor Bahas Ketenagakerjaan

“Perlu kami tegaskan juga bahwa penerima bantuan-bantuan sosial ini merupakan warga miskin Kota Bogor yang terdaftar pada aplikasi SOLID,” tegas Bima.

Terakhir, Bima, menyampaikan paripurna penetapan APBD 2024 merupakan paripurna terakhirnya sebagai Wali Kota Bogor bersama Dedie A. Rachim sebagai Wakil Wali Kota Bogor. Guna mensukseskan Pilkada 2024, didalam APBD telah dialokasikan anggaran hibah sebesar Rp80 miliar.

“Persetujuan Rancangan APBD 2024 ini merupakan paripurna terakhir bagi saya dan Dedie Rachim selaku Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor. Sebagai bentuk doa dan harapan dari kami, agar Kota Bogor semakin maju, konsisten merawat keberagaman dan fokus terhadap meningkatkan kesejahteraan warganya,” tutupnya. (RO/S-4)