Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI II DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja dengan agenda mencari solusi atas polemik proses pengosongan Plaza Bogor, baru-baru ini atau tepatnya Rabu (7/6).
Dalam rapat tersebut, Komisi II DPRD Kota Bogor menghadirkan jajaran Direksi Peruma Pasar Pakuan Jaya (PPJ) dan perwakilan pedagang yang saat ini masih bertahan di Plaza Bogor.
Rapat kerja dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Anita Primasari Mongan dan diikuti oleh Wakil Ketua Komisi II, Jatirin, beserta anggota Komisi II, Muaz HD, Ujang Sugandi, R. Oyok Sukardi, Mahpudi Ismail dan Rizal Utami.
Baca juga: Ketua DPRD Bogor: Memuliakan Lansia Merupakan Amanat Konstitusi
Anita menerangkan, berdasarkan hasil rapat, akhirnya Komisi II DPRD Kota Bogor berhasil menemukan titik tengah atas keinginan pedagang dan keinginan Perumda PPJ terkait rencana relokasi pedagang Plaza Bogor.
Pedagang Berharap Ada Tempat Penampungan
"Sudah (ada titik temu) sebenarnya, yang diharapkan pedagang itu adalah tempat penampungan pada saat itu dibangun.," kata Anita.
"Nah tempat penampungannya mereka berharap nggak jauh, dekat-dekat situ. Kan kalau Blok F sama B kan agak jauh. Jadi kemungkinan akan di Pasar Bogor," jelas Anita dalam keterangan pers, Sabtu (10/6).
Namun, Anita menilai kondisi Pasar Bogor masih jauh dari kata layak untuk menampung para pedagang Plaza Bogor.
Perumda PPJ Diminta Rapihkan Pasar Bogor
Sehingga ia meminta pihak Perumda PPJ untuk merapihkan Pasar Bogor agar para pedagang bisa berjualan dengan nyaman dan pembeli bisa berbelanja dengan aman.
Baca juga: TSI Bogor Bantu BKSDA Jabar Evakuasi 5 Ekor Buaya dari Ciamis dan Cirebon
Tak hanya itu, Anita juga dengan tegas memastikan akan mengawal kebijakan dari direksi Perumda PPJ Kota Bogor terkait insentif harga sewa bagi para pedagang yang direlokasi.
"Jadi itu aja sih. Perumda PPJ komitmen, dan kami kawal komitmen itu. Saya tunggu beritanya hari ini yang terkait biaya sewa," tegas Anita.
Berdasarkan hasil rapat diketahui bahwa proses pembangunan Plaza Bogor akan memakan waktu 1,5 tahun.
Baca juga: Semarakkan HUT ke-541 Bogor. Lapis Sangkuriang Beri Kejutan Istimewa
Sehingga nantinya akan berdampak kepada menurunnya pendapatan dari Perumda PPJ yang berpengaruh kepada kontribusi terhadap PAD Kota Bogor.
Anita pun menekankan kepada Perumda PPJ untuk meminimalisir potensi kehilangan pendapatan.
"Betul, PD Pasar juga sudah menyatakan mereka kehilangan hampir 50% dengan ini begini. Jadi makanya kita berharap para pedagang mau kerja sama juga, karena itu kan masuk lumayan walaupun cuma 50%. Paling tidak, ada," pungkasnya. (RO/S-4)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
David mendukung jika Rena dipasangkan dengan bakal calon Wali Kota Bogor Dedie A Rachim.
Nangka memiliki kemampuan besar untuk menyerap karbondioksida (CO2) hingga 126,51 kg/tahun.
Hotel Swiss-Belcourt Bogor menghadirkan Tropical Corner di area kolam renang dan lobby lounge, dengan berbagai menu minuman baru yang siap memanjakan lidah para penikmat kuliner.
Kirab Merah Putih menjadi ikon dari Festival Merah Putih (FMP) yang digelar setiap tahun di Kota Bogor, jawa Barat, sejak 2015 silam.
Ada yang baru pada Festival Merah Putih (FMP), gelaran akbar yang rutin digelar setiao tahun di Kota Bogor, Jawa Barat, dalam rangka memperingati HUT ke-79 Kemerdekaan RI.
SEBANYAK 10.001 bendera merah putih dipasang di Museum Gedung Perundingan Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Saat ini kondisi yang dialami para pengusaha tekstil adalah import dari negara luar yang tak terkendali. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah untuk membantu pengusaha dalam negeri.
Musim kamarau yang terjadi pada tahun ini ada peningkatan kasus terutama nyamuk aedes aegypti atau demam berdarah dengue (DBD). Peningkatan kasus, menyebabkan 4 orang meninggal
SAMPAI 2023, total rumah tidak layak huni di Jawa Barat mencapai 45,83%. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dukungan itu menguat karena Ono Surono dinilai sebagai sosok pluralisme, sehingga perubahan bisa terjadi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved