Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Ketua Komisi 4 DPRD Kota Tangerang, Sumarti berharap pihak-pihak yang bersengketa di Jalan Dahwa untuk menahan diri selama jalan tersebut sifatnya masih status quo. Selain itu permasalahan jalan yang sudah berumur 40 tahun lebih tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.
Dalam kunjungan itu anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang sengaja melakukan inspeksi dan pengecekan ke Jalan Dahwa yang beberapa kali ditutup oleh perwakilan ahli waris Endang Miharja.
Dalam kunjungan itu, anggota DPRD Kota Tangerang yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD, Sumarti memintai keterangan dari beberapa warga yang menolak penutupan jalan tersebut dan pihak ahli waris keluarga Endang Miharja.
Dalam keterangannya Ketua RW 01 Manis Jaya Jatiuwung, Ade Supiana yang didampingi RT dan tokoh masyararakat menerangkan jalan Dahwa sudah digunakan masyarakat sekitar sejak tahun 1980an, jadi sudah sekitar 40 tahunan. Menurut Ade, jalan tersebut sudah dihibahkan oleh Endang Miharja kepada warga. “Jadi kami keberatan jika jalan ini ditutup, karena memang jalan ini dipelihara warga dan perusahaan yang ada di sini,” ujar Ade.
Namun pernyataan itu dibantah oleh Sinaga, salah satu pengacara keluarga. Dia menyatakan yang dihibahkan hanyalah yang tiga meter. “Kalau tiga meter kami iklas, tapi sisanya tetap akan kami pagar,” katanya.
Setelah pertemuan, Sumarti memberikan penjelasan kepada wartawan yang berada di lokasi bahwa DPRD mengimbau tidak ada penutupan atau pemagaran terkait sengketa jalan Dahwa. “Karena semuanya kan masih dalam proses, jadi kami minta pihak, yakni ahli waris Bapak Endang Miharja tidak melakukan kegiatan apapun sebelum statusnya clear,” ujar Sumarti kepada wartawan, Senin (9/4).
“Kedatangan kami ke mari untuk melihat langsung kondisi jalan Dahwa yang katanya hendak ditutup oleh ahli waris Endang Miharja. Kami melihat lebar jalan dan mencari keterangan dari saksi-saksi di lapangan. Kedatangan kami menyusul pertemuan sebelumnya soal adanya keluhan warga terkait rencana penutupan jalan,” kata Sumiati.
Menurutnya, dari keterangan tokoh masyarakat dan pejabat RT/RW setempat jalan ini memang sudah digunakan selama 40 tahunan dan lebarnya memang 7 meter, lebih sementara dari pihak ahli waris menyatakan yang diwakafkan hanya 3 meter. “Ini kan yang ingin kita cek, nanti kami akan memanggil pihak BPN mengenai batas-batas tanah dan jalan biar semuanya menjadi clear. Kami juga akan melaporkan dulu hasil survei lapangan kami ke Ketua DPRD dan kami akan menjadwalkan pemanggilan BPN di persidangan selanjutnya. Sebab tadi dari pihak ahli waris complain bahwa ukuran yang dibuat BPN berubah-ubah, nanti di rapat berikutnya kami akan bahas masalah ini agar makin jelas,” ujar anggota DPRD dari PDIP ini. (B-4)
PENINGKATAN aksesibilitas dan kesiapan pengembangan kawasan wisata untuk mendorong kinerja sektor pariwisata nasional yang lebih baik perlu dilakukan.
Seorang ibu hamil bernama Dina Lorenza, 24, melahirkan di atas sebuah tandu darurat yang terbuat dari dua bilah bambu dan satu lembar kain sarung.
RUAS jalan penghubung Kecamatan Caringin dengan Kecamatan Cibadak di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terputus akibat longsor, Rabu (26/6) pagi.
JALAN lintas di kaki Pegunungan Meratus yang menghubungkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali longsor.
Pengembangan kawasan ini berdampak luas, khususnya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pariwisata baru di Lampung.
TANAH longsor serta banjir bandang terjadi di wilayah Sanghyang Ambu Desa Bugbug, Kabupaten Karangasem, Bali yang sekaligus menjadi jalur utama Karangasem-Kota Denpasar, Jumat (7/6).
Dua organisasi masyarakat (ormas) terlibat saling serang di sebuah lahan kosong di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Perselisihan terjadi lantaran sengketa tanah.
Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Tanah bisa menyelesaikan masalah sengketa tanah atau tindak pidana di bidang pertanahan secara progresif.
Setelah tiga tahun berjuang, Nirina Zubir akhirnya menang dalam sengketa lahan yang dirampas Riri Khasmita.
PRESIDEN Joko Widodo menekankan agar urusan sertifikat tanah milik masyarakat dipercepat. Presiden mendorong agar urusan sertifikat tanah di seluruh Indonesia selesai pada 2024.
Pengakuan akan adanya hukum adat, masyarakat adat, dan tanah adat menjadi krusial agar masalah di Pulau Rempang menemui titik terang.
Gugatan pertama pada tahun 2014 yang dilakukan oleh pihak Rahmat Effendi alias Pepen yang saat itu sebagai Ketua DPD Golkar dan sekaligus sebagai Wali Kota Bekasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved