Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PEMPROV DKI Jakarta terus berupaya mengatasi permasalahan kemacetan di ibu kota. Berbagai kemudahan dalam bermobilitas sejatinya telah dihadirkan sebagai solusi mengurai kepadatan lalu lintas di Jakarta. Bahkan, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjadikan program pengendalian kemacetan sebagai agenda prioritas untuk dicarikan solusinya.
Ragam langkah ditempuh sebagai upaya mengendalikan kemacetan, di antaranya dengan integrasi moda transportasi publik seperti bus Transjakarta, MRT, dan LRT yang memudahkan warga dalam berpindah moda. Misalnya, dilakukan pembangunan MRT Fase 2A (Bundaran HI-Kota) dan LRT Jakarta Fase 1B (Velodrome-Manggarai).
“Program-program peningkatan sarana transportasi massal di Jakarta ini salah satunya bertujuan untuk mempermudah akses mobilitas warga dalam beraktivitas sehari hari, sekaligus dapat menunjang pertumbuhan roda perekonomian,” kata Heru, Selasa (21/3) dalam keterangan resminya.
Baca juga : Ini Perkirakan Pergesaran Waktu Kemacetan di Jakarta saat Ramadan
Pembangunan MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI-Kota) per 25 Februari 2023 telah mencapai progres 20,33%. Sementara, untuk LRT Jakarta Fase 1B rencananya akan memiliki panjang sekitar 6,4 km dan konstruksi lelangnya dilakukan pada Juni 2023.
Heru menjelaskan, dalam proses pembangunan sarana transportasi massal ini, Pemprov DKI Jakarta bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk dengan pemerintah pusat, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Kementerian BUMN. Termasuk dalam program Penataan Kawasan Stasiun Tahap 2, seperti di Stasiun Tebet, Stasiun Palmerah, dan Gondangdia. Sedangkan, Stasiun Manggarai sedang dalam perencanaan untuk penataan lanjutan. Selain itu, untuk mengurangi penumpukan penumpang commuter line di stasiun Tanah Abang, penambahan jalur kereta juga dilakukan.
Baca juga : BPJT: MLFF akan Bantu Kurangi Kemacetan di Gerbang Tol
“Koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Pusat terus dilakukan secara berkelanjutan agar proses pembangunannya dapat dilakukan secara optimal dan ke depannya dapat membuat masyarakat semakin senang dan nyaman menggunakan moda transportasi publik di Jakarta,” jelas Heru.
Selain itu, dalam rangkaian Presidensi G20 di Bali pada November 2022 lalu, Pemprov DKI Jakarta juga telah menyepakati perjanjian kerja sama pengembangan proyek MRT Jakarta dengan Jepang, Inggris, dan Korea Selatan untuk menjangkau lebih banyak wilayah dan mempermudah mobilitas masyarakat.
Tak hanya itu, kerja sama juga dilakukan dengan Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Bekasi untuk membangun MRT Timur-Barat (Cikarang-Jakarta-Balaraja) Phase 1-Stage 1 (Tomang-Medan Satria). Proyek pengembangan MRT ini diharapkan dapat menambah minat masyarakat untuk beralih ke transportasi umum, dan terjangkau tidak hanya di Jakarta, tapi juga di wilayah penyangga (Bodetabek).
Selanjutnya, revitalisasi halte Transjakarta juga terus dilakukan secara optimal. Beberapa halte kini sudah mulai beroperasi pasca-revitalisasi, seperti Halte Bundaran HI, Halte GBK, Halte Balai Kota, dan Halte Kwitang. Adapun revitalisasi Halte Transjakarta yang telah terintegrasi dengan stasiun KRL Commuter Line dan Stasiun LRT adalah Stasiun Cawang Cikoko.
Dalam upaya meningkatkan kelancaran lalu lintas, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan sinergi dengan berbagai pihak. Melalui Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta sedang melakukan uji coba penutupan putaran lalu lintas (U-Turn) untuk menurunkan antrean dan tundaan lalu lintas yang diakibatkan kendaraan yang bermanuver, serta uji coba penerapan Sistem Satu Arah (SSA) di beberapa lokasi untuk menurunkan tingkat kecelakaan dengan mengurangi titik konflik kendaraan dari arah berlawanan dan untuk meningkatkan kapasitas jalan.
Selain itu, Akses trotoar dan skywalk terus diperbanyak. Untuk trotoar sudah terbangun 110.449 m2 dan complete street, telah terbangun sebesar 70.517 m2.
Berbagai upaya yang dilakukan ini merupakan wujud nyata Program Prioritas Heru, khususnya dalam mengendalikan kemacetan di Jakarta. Karena kesuksesan dalam pembangunan transportasi publik massal dan optimalisasi sarana prasarana pengguna jalan diharapkan dapat mendorong kemajuan Jakarta dan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. (Z-5)
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjawab soal rumor dirinya diisukan maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku mempertimbangkan nama Heru Budi Hartono untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan bakal mengembalikan Jakarta seperti masa kepemimpinan Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta.
4.000 guru tersebut masuk di data guru dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang diangkat langsung oleh kepala sekolah dan sebagian besar belum memilki Dapodik.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menjelaskan pemutusan kontrak guru honorer adalah langkah dari Disdik mendata guru honorer secara akurat.
MANTAN Direktur PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JCC) Djoko Dwijono dinyatakan bersalah atas kasus korupsi pembangunan Tol Layang Jakarta-Cikampek II atau MBZ pada 2016-2017.
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan pihaknya menyiapkan pengusaha Jusuf Hamka untuk mendampingi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep maju di Pilkada Jakarta 2024.
TAWURAN antarwarga kembali pecah di Jalan Basuki Rachmat (Bassura), Jakarta Timur pada Selasa (9/7) sore. Lalu lintas di lokasi sempat mengalami kemacetan akibat dari tawuran tersebut.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Kemacetan berkaitan erat dengan isu sosial dan lingkungan. Seharusnya, ada kesadaran bersama terkait masalah tersebut.
Meski dianggap perlu, namun pembatasan usia kendaraan di Jakarta belum bisa diterpakan dalam waktu dekat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved