Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi C DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, menyambut positif upaya yang ditempuh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, guna mengatasi kemacetan arus lalu lintas di Jalan Semanan atau persisnya di perlintasan KRL Stasiun Kalideres.
Lukmanul Hakim mengungkapkan, arahan Pj Gubernur kepada Dinas Perhubungan untuk konsisten mengerahkan personel guna mengurai kemacetan di lokasi ini cukup tepat. Hal itu mengingat, akses jalan ini selalu padat di saat jam sibuk.
Baca juga: Soal Desakan Agnes Pacar Mario Dandy Jadi Tersangka, Ini Kata Polda Metro
"Untuk jangka pendek, pengerahan personel Dishub cukup tepat. Kami apresiasi Pj Gubernur yang langsung meninjau lokasi hari ini," ucap Lukmanul Hakim, Senin (27/2).
Menurut dia, program jangka panjang penyelesaian masalah kemacetan di perlintasan kereta api dekat Stasiun KRL Kalideres dengan pembangunan flyover atau underpass, membutuhkan kajian teknis dari instansi terkait.
"Dewan akan mendukung bila nantinya diusulkan adanya pembangunan flyover atau underpass sesuai kajian teknis dari dinas terkait," tandasnya. (OL-6)
MANTAN Direktur PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JCC) Djoko Dwijono dinyatakan bersalah atas kasus korupsi pembangunan Tol Layang Jakarta-Cikampek II atau MBZ pada 2016-2017.
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan pihaknya menyiapkan pengusaha Jusuf Hamka untuk mendampingi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep maju di Pilkada Jakarta 2024.
TAWURAN antarwarga kembali pecah di Jalan Basuki Rachmat (Bassura), Jakarta Timur pada Selasa (9/7) sore. Lalu lintas di lokasi sempat mengalami kemacetan akibat dari tawuran tersebut.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Kemacetan berkaitan erat dengan isu sosial dan lingkungan. Seharusnya, ada kesadaran bersama terkait masalah tersebut.
Meski dianggap perlu, namun pembatasan usia kendaraan di Jakarta belum bisa diterpakan dalam waktu dekat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved