Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTUR Utama Media Indonesia Gaudensius Suhardi (GS) memuji kecepatan layanan sdministrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dipendukcapil) Kota Depok, Jawa Barat. Pujian tersebut ia lontarkan usai mengurus KTP.
"Pelayanan administrasi kependukan dan kesiapan daerah dalam pelaksanaan layanan identitas administrasi kependudukan digital cukup baik, cepat," kata GS di Gedung Dibaleka Balai Kota Depok, Senin (9/1). Ia mengaku melihat sendiri petugas memberikan layanan administrasi kependudukan, hanya butuh 1 menit paling lama 10 menit.
"Saya mengurus KTP hanya 1 menit. Daftar, foto (jepret), tanda tangan tunggu 1 menit KTP el keluar dari mesin cetakan. Luar biasa," ucapnya.
Kecepatan layanan administrasi kependudukan, kata dia, tak hanya kepadanya. "Saya melihat sendiri ibu-bu mengurus Kartu Identitas Anak (KIA) hanya butuh waktu 1-10 menit langsung jadi. "Tadi juga ada ibu-ibu mengurus KIA maupun pergantian KTP rusak juga cepat tidak sampai 10 menit, langsung dicetakkan," ujar GS kepada Media Indonesia.
Selain memiliki kecepatan layanan, pria yang saat ini merangkap sebagai Direktur Utama Harian Umum Lampung Post itu juga memuji kebersihan dan kerapihan ruang Dispendukcapil yang berada di lantai 1 dan 2. "Mudah-mudahan ini bisa menjadi percontohan dari daerah lain. Pelayanan administrasi Dispendukcapil Kota Depok yang bekerja rapi dan cepat. Mudah-mudahan pula bisa dipertahankan terus, karena salah satu kunci pelayanan yang bagus adalah kecepatan," terangnya.
Atas kecepatan layanan administrasi kependudukan ini, GS menyampaikan terima kasih kepada jajaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok. "Terima kasih untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok," ucapnya.
Atas apresiasi ini, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Jaka Susanta mengatakan, percepatan layanan administrasi kependudukan ini ialah program dalam mendekatkan berbagai layanan kepada masyarakat. "Layanan pengurusan KTP-el, KK, hingga Akta Kelahiran ialah sebagai bentuk layanan kepada warga. Konduktornya ialah Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Sekretaris Daerah Kota Depok Supian Suri secara langsung," kata Jaka.
Jaka mengharapkan program layanan cepat pengurusan administrasi kependudukan akan diupayakan lebih baik lagi untuk mendekatkan dan mempercepat berbagai layanan kebutuhan masyarakat. "Dengan demikian, baik pengurusan KTP, KK, Akta Kelahiran, dan berbagai dokumen lain bisa dilakukan dengan baik," pungkasnya. (OL-14)
SEJUMLAH mahasiswa Jakarta mengeluhkan namanya dicoret dari daftar penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dengan penyaluran tahap I 2024.
Disdukcapil pastikan program penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) tidak mempengaruhi data pemilih pada Pilkada Jakarta
Pembatasan serumah maksimal tiga KK tersebut akan berlangsung beriringan dengan penerapan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Derah Khusus Jakarta (DKJ) nantinya.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin buka suara terkait rencana pembatasan tiga kartu keluarga (KK) dalam satu rumah di Jakarta.
Disdukcapil DKI mulai menonaktifkan NIK. Bagi mereka yang terdampak bisa mengajukan keberatan.
Semua pihak berhak datang berkunjung atau menetap di Jakarta. Karena itu, Pemprov DKI tidak akan melakukan operasi yustisi untuk mencegah pendatang.
Dengan pencatatan ini maka kebutuhan pengecer elpiji 3 kg akan terdata sehingga distribusi dan permintaan bisa diketahui dengan detail.
Pemprov DKI sudah bersepakat dengan Badan Pendapat Daerah (Bapenda) Jawa Barat dan Banten untuk menggratiskan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) terdampak penonaktifan NIK
Warga Depok yang masih menggunakan KTP DKI Jakarta diminta segera mengurus identitas sesuai dengan domisili masing-masing.
Penonaktifan NIK dilakukan secara bertahap, yakni memprioritaskan data warga yang meninggal hingga alamat yang tak sesuai.
Anggota DPRD DKI menolak kebijakan penonaktifan KTP warga DKI di luar Jakarta
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved