Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan enggan menanggapi secara rinci perihal pelaporan dirinya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) oleh masyarakat.
Anies pun hanya menjawab singkat sembari tersenyum saat ditanyai awak media mengenai laporan tersebut.
"Saya urus Jakarta dulu deh. Belum ngurusin yang lain," ujarnya di Balai Kota, Selasa (27/9).
Baca juga: Survei NSN: Jelang Lengser, Kepuasan terhadap Anies di Titik Terendah
Sebelumnya, Masyarakat Sipil Peduli Demokrasi melaporkan Anies ke Bawaslu. Hal itu terkait dengan beredarnya tabloid yang bertajuk 'Mengapa Harus Anies?' di beberapa daerah.
Adapun tabloid tersebut beredar di sejumlah masjid. Lalu, dikhawatirkan akan menimbulkan polarisasi, serta politik identitas di tengah masyarakat.
Kendati demikian, belum jelas status Anies dalam pelaporan tersebut. Sebab, tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 belum dimulai.(OL-11)

Ia menilai aksi kekerasan tersebut sudah berulang dan tidak bisa lagi ditangani dengan pendekatan biasa.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan isu pemindahan Institut Kesenian Jakarta (IKJ)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meminta Inspektora mendalami dugaan manipulasi konten AI di aplikasi JAKI yang sempat viral terkait laporan parkir liar di Kalisari, Jakarta
Ia menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan strategi agar tempat wisata di Ibu Kota tetap kondusif ketika terjadi lonjakan wisatawan.
Selain parade bedug, suasana malam takbiran semakin semarak dengan pawai obor yang melibatkan 5.000 peserta, pawai mobil hias, serta pertunjukan air mancur.
Gubernur DKI Pramono Anung pastikan RDF Rorotan beroperasi penuh dengan kapasitas 1.000 ton/hari. Simak strategi baru Jakarta tangani krisis sampah.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved