Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
LEMBAGA Ide Cipta Research and Consulting (ICRC) merilis temuan riset prospek partai politik DKI Jakarta pada tahun 2024 mendatang yang dilaksanakan di Sofyan hotel, Senin (5/9). Hadir juga politisi Moh. Haris Chandra Sekretaris BPOKK DPD Demokrat dan M. Jusrianto Direktur Party Wacth Institute.
Survei tersebut dilakukan di enam kota/kabupaten di Provinsi DKI Jakarta pada 20-30 Juli 2022. Metode yang dipilih dengan menggunakan stratified random sampling berdasarkan jumlah responden sebanyak 800 dengan margin of error ± 3,46%. Pengumpulan data dilakukan lewat wawancara via telepon dengan menggunakan kuesioner.
Menurut Direktur Eksekutif ICRC Hadi Suprapto Rusli mengatakan terdapat empat partai yang berpotensi terlempar dari parlemen di DKI Jakarta yakni Partai Nasdem, PSI, PAN, dan PPP. Bagi PSI lebih disebabkan karena sikap partai yang selalu bersebrangan dengan program pemprov yang dianggap masyarakat justru berhasil. Partai Nasdem dianggap tidak tegas menentukan dukungan capresnya antara Anies, Ganjar, dan Andika Perkasa, di sisi lain Nasdem menunggu Efek electoral dari sosok Ganjar yang justru pemilih Ganjar lebih potensial memilih Partai PDIP.
“Temuan kami juga menunjukkan bahwa posisi Partai PAN cukup serius mengingat 87,5% pemilih PAN dan 62,5% pemilih PPP adalah pendukung Anies Baswedan di DKI Jakarta, maka dari itu, jika Nasdem, PAN, dan PPP capresnya bukan Anies Baswedan maka berpotensi tidak lolos di parlemen DKI,” terangnya.
Hadi menambahkan bagi Nasdem peluang lebih mudah jika memilih Anies Baswedan sebagai capres dikarenakan Anies memiliki kedekatan historis dengan Nasdem. Dengan demikian Nasdem bisa mengambil kolom suara pemilih nasionalis Anies.
“Nasdem harus segera putuskan pilihan capresnya ke siapa agar partai punya waktu yang cukup untuk menyiapkan pemenangan partai dan pilpres,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama Moh. Haris Chandra Sekretaris BPOKK DPD Demokrat menuturkan terdapat kesamaan data dari rilis ICRC dengan data dari internal partai Demokrat mengenai potensi naiknya kursi dan suara partai di DKI Jakarta.
“Kami bersukur bahwa kinerja partai Demokrat bekerja dengan baik, kita tidak bisa menolak bahwa dorongan public menduetkan Anies-AHY pada pilpres mendatang meningkatkan popularitas partai kami setelah beberapa rententan peristiwa politik yang menguji daya tahan partai ini,” terangnya. (OL-13)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Nasib mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri masih di tangan penyidik Polda Metro Jaya.
Koalisi PKS dan Partai Golkar Depok sepakat mengusung Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi sebagai bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok.
Dinas Dukcapil akan mengganti nomenklatur yang tertera dalam Kartu Tanpa Penduduk (KTP) dari yang sebelumnya DKI Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Membangun kawasan aglomerasi membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak terkait, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat secara keseluruhan.
Perantau yang akan mengadu nasib di Ibu Kota tahun ini diprediksi turun sebesar 10 ribu-15 ribu orang.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta memperkirakan jumlah pendatang baru di Jakarta tahun ini hanya 15-20 ribu jiwa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved