Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Hasan Basri Umar mengapresiasi respons cepat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam penanganan kasus Holywings.
“Saya apresiasi langkah cepat Satpol PP; Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf); Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (PPKUKM), dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) dalam menindaklanjuti Holywings. Saya berharap ke depan pengawasan bisa lebih kuat lagi sehingga kasus serupa tidak terulang,” ujar Hasan Basri Umar, Jumat (1/7).
Hasan juga meminta Dinas PM-PTSP agar lebih jeli lagi jika manajemen Holywings berniat mengajukan perubahan perizinan.
Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI, Taufik Azhar menambahkan, Komisi B DPRD DKI Jakarta akan melakukan rapat internal setelah melakukan pertemuan dengan OPD terkait serta manajemen Holywings. Nantinya, dari pertemuan tersebut akan ada evaluasi di mana hasilnya bakal menjadi bahan rekomendasi agar kasus serupa tidak terulang kembali. “Segera dijadwalkan rapatnya. Hasilnya akan menjadi rekomendasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” tandasnya. (OL-12)
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
PGI mengapresiasi niat baik Presiden Jokowi dalam hal ini. PGI menilai sedikitnya dua hal dari Presiden akan hal ini.
Layanan langsung pembuatan NIB tersebut dilaksanakan melalui program Sarana Kemudahan Izin Cepat untuk Pelaku Usaha Beraksi On the Spot (Sakiceup Boss
Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) tidakĀ akan menggunakan kesempatan terkait izin usaha tambang.
Penawaran WIUPK kepada badan usaha ormas keagamaan berlaku terbatas yakni hanya lima tahun sejak PP No.25/2024 berlaku.
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik BPOM, Mohamad Kashuri mengatakan ada 5 hal sederhana yang perlu diperhatikan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved