Jadi Korban Mafia Tanah, Warga Karawang Melapor ke PMJ

WARGA asal Karawang, Muckhsin membuat laporan ke Polda Metro Jaya (PMJ) karena menjadi korban mafia tanah atas sebidang tanah seluas 4,5 hektare di Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara.

Laporan Muckhsin diterima Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP/B/194/I/2022/SPKT/Polda Metro Jaya, tertanggal 2 Januari 2022. Dalam kasus ini, terlapor berinisial MD.

"Kami menduga memang bahwa apa yang menjadi dasar mengaku dari bagian miliknya itu palsu. Kami menduga itu mafia tanahnya, karena yang bukan menjadi haknya diaku-aku," kata Kuasa Hukum Muckhsin, Supri Hartono saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta, kemarin.

Supri menjelaskan sengketa ini terjadi sejak 2003 lalu. Muckhsin sebagai ahli waris tanah berdasarkan surat ketetapan waris. Muckhsin selanjutnya berkonsultasi dengan BPN untuk pengurusan surat-surat tanah.

BPN kemudian menyarankan agar Muckhsin mendirikan Perseroan Terbatas (PT). MD selanjutnya menginisiasi pembuatan PT Wijaya Jaya Kreasi. Setelah itu diduga terjadi pemalsuan dokumen oleh MD terkait akta pendirian PT. Muckhsin kemudian memutuskan membuat laporan polisi.

Saat ini kasus tersebut masih dilakukan penyelidikan. "Saksi yang sudah diperiksa sekitar 7 orang. Dari pihak pelapor dan terlapor. Hari ini yang diperiksa notaris," kata Supri.

Dalam kasus ini, MD juga sebelumnya sudah dilaporkan oleh saudara kandung Muckhsin, bernama Cecep Sutisna. Namun, pelapor terdahulu sudah wafat, sehingga Muchksin melaporkan ulang untuk mendapat kepastian hukum.

"Yang dulu jadi pelapor itu saudara kandung, sudah almarhum, makanya sekarang pak Muckhsin melaporkan kembali karena belum selesai semuanya," jelas Supri.

Dalam laporan Cecep, terlapornya adalah Tonny Permana dan M. Dawud. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, kasus tersebut berakhir damai.

Kali ini Muckhsin merasa kasus tersebut belum tuntas. Sebab, tanah tersebut masih atas nama PT yang dibuat oleh Tonny. Sedangkan, sampai saat ini tidak ada kejelasan pembayaran pembelian tanah kepada ahli waris. (OL-13)

Baca Juga: Presiden: Usut Tuntas Kasus Mafia Tanah