Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Gubernur DKI Bakal Lebih Fokus Urus Jakarta

PEMERINTAH pusat memindahkan ibu kota dari Jakarta ke wilayah Kabupaten Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Kelak, wilayah pusat pemerintahan tersebut akan diberi nama Nusantara.

Pemerintah pusat mengatakan pemindahan tersebut disebabkan Jakarta sudah tak lagi berketahanan untuk menjadi pusat pemerintahan. Selain itu, Jakarta juga memiliki sekelumit permasalahan mulai dari lingkungan hingga kemacetan.

Baca juga: Wagub DKI: Jakarta Dukung Pemindahan IKN

Sementara itu, Mantan Deputi Gubernur DKI Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Dadang Sholihin mengatakan setelah pemindahan ibu kota, tugas gubernur akan sedikit berkurang sehingga bisa fokus membenahi masalah di Jakarta.

"Sederhananya seperti ini. Di Jakarta ada kurang lebih 100 kedutaan besar. Bila ada setiap kepala negara datang ke Indonesia, ke Jakarta, gubernur wajib menyambut di bandara. Setiap ada undangan wajib dipenuhi. Jadi ketika tidak jadi ibu kota, kepala daerah akan lebih fokus sebagai kepala daerah provinsi," ujar doktor ilmu pemerintahan dari Lemhanas RI itu, dalam diskusi virtual, Jumat (4/2).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Bina Marga DKI Hari Nugroho. Dalam kesempatan yang sama, Hari menyebutkan, ada birokrasi yang bisa dipersingkat saat Jakarta tak lagi jadi Ibu kota.

"Bisa jadi iya. Karena ada hal-hal yang seperti di Jakarta ada pembangunan tapi harus berkoordinasi dulu dengan pemerintah pusat boleh atau tidak. Nah, itu bisa jadi berkurang. Tentunya kita akan lebih free lagi untuk melakukan pembangunan," paparnya. (OL-6)