Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TUKANG AC, Ng Je Ngay, 70, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk menyurati Kapolda Metro Jaya Irjen M Fadil Imran untuk keenam kalinya. Ia meminta kasus mafia tanah yang menimpa dirinya agar segera diselesaikan dan meminta salah satu tersangka berinisial AG dapat ditahan. Ia mengatakan AG sempat ditahan, tetapi mendapat penangguhan penahanan dari penyidik Polres Metro Jakarta Barat.
"Dalam surat kami ini permintaannya agar mafia tanah tersebut segera ditahan kembali," kata Kuasa Hukum Ng Je Ngay, Aldo Joe di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (4/1).
Dalam surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan ke X, disebutkan pada poin rencana tindakan jika tersangka AG akan ditahan selama 20 hari mulai 17 Desember 2021. Aldo kemudian membandingkan kasus kliennya dengan para tersangka mafia tanah dalam kasus yang mendera keluarga mantan Wamenlu, Dino Patti Djalal. Ia mengatakan dari 15 tersangka, tidak satu pun yang mendapat penangguhan penahanan. Begitu juga dengan tersangka kasus mafia tanah yang mendera artis Nirina Zubir.
"Nah ini yang menjadi sorotan kami dan meminta tolong kepada Pak Kapolda untuk membantu rakyat kecil, ini klien kami tukang AC untuk mencari keadilan," jelas Aldo.
Aldo juga melampirkan surat pernyataan dari tersangka AG yang telah mengakui semua perbuatannya. Ia mengatakan AG meminta maaf, dan bersedia melakukan ganti rugi atau restorative justice kepada Ng Je Ngay. ."Setelah penahanan dilaksanakan yang kami sesalkan adanya intevensi dari oknum-oknum sehingga dari Polres Jakbar awalnya tegak lurus mau melimpahkan akan ditahan, akhirnya pelaku ini ditangguhkan," pungkas Aldo.
Sementara itu, Media Indonesia mencoba menghubungi Kapolres Jakarta Barat Kombes Ady Wibowo dan Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat Kompol Joko Dwi Harsono mengenai penangguhan penahanan terhadap tersangka. Namun, hingga berita ini ditayangkan, keduanya belum memberikan tanggapan.
Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Ady Wibowo mengklaim pihaknya telah menangani kasus mafia tanah ini sesuai prosedur. Ady menuturkan Polres Metro Jakarta Barat sudah menetapkan seorang tersangka berinisial AG dalam kasus ini. Ia mengatakan penanganan kasus juga turut diasistensi oleh pihak Bareskrim dan Polda Metro Jaya. Oleh karena itu, kasus terus diproses.
"Artinya semua masih bergulir dan kita juga mendapat asistensi dari Biro Wasidik Bareskrim dan Polda Metro Jaya," tandasnya (OL-8)
Kantor Pertanahan Kota Tangerang selatan menghadirkan dua penerima Sertifikat Elektronik yaitu Sertifikat Aset milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan WargaP Pondok Pucung
RA Summit Bali 2024 merupakan sebuah upaya untuk menyelaraskan kebijakan lintas institusi dalam tataran yang lebih detail untuk meruntuhkan ego sektoral.
Badan Bank Tanah (BBT) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menandatangan MoU, Selasa (24/4)
Sebanyak 4.123 hektar (ha) lahan telah disediakan Bank Tanah dalam program Reforma Agraria (RA).
Badan Bank Tanah Penajam Paser Utara kini sedang giat mengkoordinasikan penggunaan lahan negara di wilayah tersebut
Investor saat ini menghadapi kendala terkait kepastian hak atas tanah, terutama dalam transaksi besar seperti pembelian tanah seluas 1000 hektar (ha)
Penyerahan sertipikat di Kabupaten Kubu Raya ini merupakan pertama kalinya Sertipikat Tanah Elektronik diterapkan di Provinsi Kalimantan Barat.
Setelah sosialisasi ini, diharapkan masyarakat memahami alih media atau pergantian blanko dari sertifikat analog ke elektronik.
Kemenag telah bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memastikan legalitas tanah wakaf
Perlu kewaspadaan dini, termasuk penyelamatan dokumen-dokumen penting seperti surat tanah mengantisipasi bencana.
Kebijakan sertifikat digital yang terbilang baru saat ini masih menyisakan beberapa pertanyaan yang perlu dijelaskan kepada banyak pihak terutama para notaris dan PPATK.
Menteri Agraria dan Tata Ruang AHY akan mendampingi Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat Banyuwangi, Jawa Timur, hari ini, Selasa (30/4).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved