Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Forum Warga Kota Jakarta, Azas Tigor Nainggolan memprotes adanya anggaran dana hibah ratusan juta dari Pemprov DKI Jakarta ke badan dan lembaga nirlaba, termasuk ke yayasan yang dipimpin oleh ayah dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.
Azas menilai dana hibah tersebut perlu dikaji lebih lanjut, karena mengindikasikan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. "Ini kan sudah indikasinya adanya KKN. Ini juga penyalahgunaan keuangan negara. Uang warga," kata Azas, melalui keterangannya, Jumat (19/11).
Ia mengatakan seharusnya DPRD jeli melihat aliran dana hibah tersebut. Ia mengatakan dana hibah seharusnya ditelaah lebih lanjut dan peruntukannya harus berkaitan dengan masyarakat luas. "Ini kan uang rakyat dikembalikan ke rakyat sesuai dengan keperluan rakyat Jakarta," ujarnya.
Lebih lanjut, Azas menilai perlu adanya mekanisme dalam pemberian dana hibah. Ia mengatakan hal tersebut dilakukan agar anggaran yang dikeluarkan tidak memiliki indikasi KKN. Jika tidak ada mekanisme, ia menilai dana hibah bisa mengalir kepada pihak yang dekat dengan pejabat pemerintah.
"Makanya buat dulu mekanismenya. Selama tidak ada mekanismenya, selainnya korup. Nah, nanti yayasan yang benar, karena tidak dekat samacpejabat terus gubernur, tidak ada kepentingan sama pengurus yayasan itu, ya kasih saja Rp10 juta-Rp15 juta," kata Azas.
Adapun Riza sudah mengklarifikasi hal tersebut. Riza memaparkan hibah ini berbentuk subsidi biaya konsumsi santri selama 6 bulan. Nantinya, masing-masing santri diberi subsidi makan sebesar Rp 30 ribu dalam sehari.
Diketahui, Dinsos DKI mengalokasikan anggaran dana hibah untuk yayasan dan organisasi yang tertuang dalam Rancangan APBD DKI 2022. Yayasan yang diketuai ayah Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, KH. Amidhan Shaberah, yakni Yayasan Pondok Karya Pembangunan mendapat dana hibah. Dalam rencana anggaran hibah tahun depan yayasan itu mendapatkan Rp 486 juta. Selain itu, organisasi nirlaba Bunda Pintar Indonesia binaan Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani senilai Rp 900 juta. (OL-8)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui massa yang berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/10) sore.
Selain itu, Anies juga mengikuti acara Penyediaan Aset Baru dengan Skema Pembiayaan Bundling di Ruang Pola Balai Kota Pemprov DKI Jakarta.
Anies pun diminta tidak menggunakan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan kampanye terselubung.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan pembangunan jalur sepeda akan dilanjutkan tahun ini.
Di Jakarta, ada sejumlah tempat yang bisa dikunjungi, jika memang ingin menghabiskan waktu sambil menikmati suasana khas Imlek.
Kent khawatir jika pesepeda terlalu diistimewakan dalam hal ini melintas di Jalan Sudirman-Thamrin dan JLNT, pengendara sepeda motor akan melakukan protes dan akan meminta diperlakukan sama.
ICW melaporkan maraknya kasus korupsi terkait dana hibah pemilihan kepala daerah (Pilkada), yang berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah.
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami transaksi suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim). Informasi itu diulik penyidik dengan memeriksa 30 saksi.
KPK membutuhkan waktu untuk menyelidiki belasan ribu pokok pikiran (Pokir) terkait yang menggunakan dana hibah sebesar Rp2 triliun sebelum melakukan OTT di Jawa Timur.
KPK meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencekal 21 tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana hibah di Jawa Timur (Jatim)
KPK akan memanggil pemilik rumah yang digeledah dan dilakukan penyitaan terkait suap dana hibah di jawa timur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved