Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan menemui ratusan buruh yang berdemonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta sore ini. Audiensi tersebut dimaksudkan untuk berdialog terkait penentuan UMP tahun depan.
Anies mengungkapkan, pihaknya sulit untuk tidak menaati aturan pemerintah pusat terkait penetapan UMP.
Baca juga:Tim Labfor Polri Dikerahkan Ungkap Penyebab Robohnya Gedung SMAN 96
"Saya sampaikan bahwa ketentuan-ketentuan yang sekarang ada di dalam PP dan lain-lain adalah ketentuan yang harus dilaksanakan," kata Anies, Kamis (18/11).
Ia pun menegaskan akan berupaya untuk memberikan insentif pada para buruh agar bisa menekan pengeluaran pokok seperti di bidang transportasi dan sembako.
Dari hasil survei berbagai lembaga transportasi termasuk Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), rata-rata warga DKI mengeluarkan 20%-25% dari pendapatannya hanya untuk ongkos transportasi.
"Dengan diberikan biaya transportasi gratis maka mereka langsung mendapatkan keleluasaan. Itu contoh," ujarnya.
Kedua, Anies berencana memberikan program pangan murah bagi para buruh melalui koperasi-koperasi buruh.
"Kita menyiapkan koperasi-koperasi dimana Pasar Jaya mengirimkan. Kebutuhan pangan lewat koperasi-koperasi itu lalu. Para buruh membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dengan harga yang lebih mahal," tuturnya.
"Jadi kalau tadi saya sampaikan UMP itu mengatur pendapatan maka di situ maka diatur ketentuannya dari Kementerian Tenaga Kerja. Kami membantu dengan mengeluarkan, mengurangi pengeluaran sehingga selisihnya tetap cukup untuk bisa ditabung. Selisihnya cukup untuk mereka berharap ke depan kesejahteraannya meningkat," lanjutnya.
Sebelumnya, ratusan buruh berdemonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta untuk menuntut adanya kenaikan UMP sebesar 3,57% dari Rp4,41 juta menjadi Rp4,57 juta. (OL-6)
KOORDINATOR Majelis Buruh Indonesia (MPBI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Irsyad Ade Irawan menyebut Tapera sebagai tabungan penderitaan rakyat.
Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan perusahaan di Jakarta memberikan upah sesuai dengan nilai UMP 2024 yang telah ditetapkan
Anies Baswedan mengusulkan kebijakan UMP berlaku multitahun. Syaratnya, regulasi itu disusun bersama oleh pemberi kerja, penerima kerja, dan pemerintah hingga mencapai kesepakatan.
Pemprov DKI Jakarta membuat posko pengaduan agar dapat memastikan perusahaan di Ibukota memberikan upah sesuai dengan ketentuan UMP yang berlaku yakni Rp5,06 juta.
KSPI mengklaim 5 juta buruh akan melakukan aksi unjuk rasa antara 30 November - 13 Desember memprotes kenaikan UMP hanya sebesar 1,2%-7,5%.
Dialog bipartit atau perundingan antara pekerja/serikat pekerja dan pengusaha terus didorong untuk menyelesaikan perselisihan terkait penolakan upah minimum provinsi (UMP) 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved